jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan tidak masalah Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara tercoblos di Malaysia dianggap sampah dan tidak perlu dihitung. Hanya saja, Fadli mengatakan bahwa dugaan tindak pidana pelanggaran pemilunya harus tetap diusut.
“Itu boleh saja dan memang tidak bisa dihitung dan bisa jadi sampah tetapi tindakan terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya saya harus diusut dan tidak bisa itu dianggap lalu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).
BACA JUGA: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Ini Dugaan Fahri Hamzah
BACA JUGA: Seret Mahathir, Fahri Ingin Kasus Surat Suara Tercoblos Tidak Ditutup
Menurut Fadli, kalau kasus tercoblosnya surat suara tersebut dianggap angin lalu. Artinya KPU sudah berpihak.
BACA JUGA: Fahri Hamzah : Jangan Anggap Remeh Kasus Surat Suara di Malaysia
“KPU berarti melindungi kecurangan kalau hanya menganggapnya seperti itu,” ujar wakil ketua umum Partai Gerindra, ini.
Dia menegaskan KPU bertanggung jawab untuk mengungkap kasus ini. Menurut dia, KPU harus mencari siapa yang mejadi dalang, maupun pelakunya. “Ini adalah sebuah kejahatan demokrasi dan pengkhianatan terhadap politik kita,” ungkap Fadli.
BACA JUGA: Seret Mahathir, Fahri Ingin Kasus Surat Suara Tercoblos Tidak Ditutup
Lebih lanjut, Fadli berharap KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus mencegah berbagai potensi kecurangan di Pemilu 2019 yang tinggal dua hari lagi ini. Dia juga mengingatkan aparat keamanan dan birokrasi harus netral.
“Tentu dari sisi parpol pasti akan menjaga, tetapi saya kira yang paling penting adalah mencegah dengan netralitas tadi dan berusaha memberikan kepercayaan kepada masayrakat bahwa pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan adil,” jelasnya.
Nah, ujar Fadli, pemilu ini mulai ternodai dengan kasus surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia tersebut.
“Dan itu kecurangan yang sangat masif yang baru terbongkar sekarang ini. Tidak pernah ada di pemilu sebelumnya kasus seperti yang terjadi di Malaysia,” katanya.
Dia menegaskan, pemilu adalah cara yang beradab untuk berkompetisi merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional. Hanya saja, ujar Fadli, kalau masyarakat menjadi tidak percaya lagi kepada pemilu maka bisa terjadi kekisruhan.
Oleh karena itu, Fadli berharap KPU dan Bawaslu ini mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa mereka bisa menjadi penyelenggara yang jujur dan adil, serta menjaga berbagai macam upaya intervensi kecurangan yang sekarang sudah terjadi.
“Baik itu di Malaysia dengan surat suara tercoblos maupun yang kami lihat video-video di berbagai negara yang lain yang juga ada diskriminasi dalam pemilihan,” paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sanksi Pidana Menanti Perusahaan yang Halangi Karyawan Gunakan Hak Pilih
Redaktur & Reporter : Boy