jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yakin Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri punya data sehingga berani mengatakan 10 WNI dibebaskan Abu Sayyaf karena uang tebusan dibayarkan.
"Saya pikir ya, kalau Bu Mega bicara seperti itu pasti ada datanya bahwa itu ada tebusan," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/5).
BACA JUGA: Tak Campuri Urusan Golkar, Kok Larang Sumbangan Rp 1 Miliar?
Tapi lanjut dia, polemik mengenai ada atau tidaknya tebusan dengan sendirinya tidak menjadi penting lagi, sebab 10 WNI yang disandera sudah berada di tengah-tengah keluarganya. "Ini yang patut untuk kita syukuri," ujarnya.
Kalau memang ditebus lanjutnya, berarti harga orang Indonesia termasuk murah. Karena itu ujarnya, kalau memang mereka itu ditebus, mestinya diakui saja, tidak perlu malu.
BACA JUGA: Mabes Polri Kirim Tim Pengusut Polisi Penembak Amokrane
"Apalagi yang menebus juga kan bukan uang APBN, paling uang perusahaan, tidak ada masalah, ditebus pun tidak ada masalah dan tidak ditebus pun itu lebih bagus. Menurut saya yang paling penting kan hasilnya yaitu 10 orang WNI bisa selamat, sehingga mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing, ketemu anak istri, ketemu keluarga, ayah ibunya yang dulu sangat khawatir," kata Fadli.
Dia menilai polemik tebus-menebus ini sangat tidak bermanfaat. Hal yang menjadi kerisauan Fadli justru ada pihak yang mau mengklaim untuk mendapatkan poin sehingga seolah-olah berjasa. "Mungkin ini bisa jadi alat kampanye. Kalau ini saya tidak tahu," tegasnya.
BACA JUGA: Ini Penyebab Kewajiban Caketum Golkar Setor Rp 1 Miliar Dibatalkan
Fadli menyarankan pemerintah tetap fokus berupaya membebaskan empat WNI yang masih disandera dan membuat peringatan resmi ke publik agar tidak mendekati jalur laut di Filipina Selatan yang rawan konflik.
"Saya kembali menyarankan harus ada travel warning dari pemerintah dan disampaikan ke publik agar WNI jangan mendekati wilayah yang berpotensi untuk terjadinya konflik atau penyanderaan dimana pun perairan laut di dunia," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Penting untuk Caketum Golkar: KPK Larang Setoran Rp 1 M
Redaktur : Tim Redaksi