jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyarankan partai pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk tak curiga dengan penggunaan hak interpelasi. Sebab, interpelasi bukan untuk memakzulkan presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu.
Menurut Fadli, interpelasi merupakan hak kolektif anggota DPR untuk mempertanyakan kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Karenanya, cukup presiden atau wakilnya memberikan jawaban atas pertanyaan dewan.
BACA JUGA: Kepercayaan Terhadap Parpol Rendah, Konflik Golkar Sudah Ganas
"Gak perlu curiga (sampai ke pamakzulan). Itu kan diatur Undang-Undang Dasar 1945, biasa-biasa saja. Jadi tidak perlu ada curiga-mencurigai," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/11).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, justru lewat interpelasi maka pemerintah bisa memberikan penjelasan secara terbuka tentang argumentasi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika kebijakan yang diambil memiliki alasan yang jelas, maka interpelasi sudah selesai.
BACA JUGA: JK Ingatkan Ical Tak Giring Pemilihan Ketum secara Aklamasi
"Pemerintah yang harus menjawab keterangan yang diminta oleh anggota yang menanyakan itu. Kalau pemerintah menjawab dan itu memuaskan ya selesai sampai di situ," jelasnya.
Hingga kemarin, penggalangan hak interpelasi sudah ditandatangani oleh 202 anggota DPR dari 5 fraksi. Yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PPP.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Dorong KPU Siapkan Sistem Pelayanan Informasi Pemilu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Ingin Fokus Tangani Sengketa dan Penegakan Hukum Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi