jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Assembly AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ke 41 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (9/9). Forum itu sendiri berlangsung di Hanoi, Vietnam pada 8-10 September 2020.
Politikus Gerindra itu bergabung dalam sidang tersebut didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana dan Anggota Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin sebagai anggota delegasi.
BACA JUGA: Silakan Simak, Fadli Zon Beber Bukti Sejarah Sumbar Pancasilais
Ada dua draf resolusi penting yang diperjuangkan delegasi Ri dalam forum internasional itu. Pertama mengenai pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut Tiongkok Selatan.
"Kedua, mengenai bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Rakhine," kata Fadli dalam keterangan yang diterima jpnn.com.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Wakil Ketua DPR Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Mengenai draf resolusi pertama, Fadli menekankan pada pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan terutama pada masa pandemi guna memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN, dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Termasuk dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Sementara untuk draf resolusi kedua, dia menyesalkan sikap Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI tentang perlunya penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara-negara ASEAN.
BACA JUGA: Fadli Zon: Isu Rohingya Harus Masuk AIPA
Hal itu terkait dengan dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. Terlebih ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek "spill over" di kawasan.
Efek "spill over" yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di kawasan terutama di masa pandemi ini.
Oleh karena itu, delegasi ini akan menegaskan posisi DPR RI terkait isu kemanusiaan di Rakhine. Ketua BKSAP kukuh bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atas usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini tidak bisa menghasilkan Resolusi apa pun.(*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam