jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pengesahan partai politik tidak serta-merta mengubah komposisi pimpinan DPR, fraksi dan komisi-komisi di dalamnya.
"Dari sisi DPR, kami belum menjadikan putusan Menkumham tersebut sebagai perubahan positioning pimpinan di DPR. Sebab, prosesnya belum final. Jadi tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan perubahan pimpinan fraksi atau komisi-komisi sampai ada proses final," kata Fadli Zon di Jakarta, Senin (16/3).
BACA JUGA: Absen Tiga Kali Berturut-Turut. Anggota PPK dan PPS Bisa Diberhentikan
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, keputusan Menkumham sebagai tindak lanjut dari Muktamar PPP dan Munas Golkar sangat heavy politic. "Jelas betul Menkumham sebagai seorang operator politik untuk kepentingan politiknya tanpa ada aturan yang jelas," tambah Fadli.
Fadli menambahkan, jika hal tersebut diteruskan malah akan merugikan pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. "Ini akan mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi atas ulah para pembantunya," ujar Fadli.
BACA JUGA: Bamsoet Curiga Golkar dan PPP Direcoki agar Tak Bisa Ikut Pilkada
Sebagai petugas partai dan kini jadi presiden, Fadli Zon yakin Jokowi tahu betul Munas partai politik yang sah dan yang abal-abal. "Sama halnya dengan pengetahuan publik pasti tahu siapa Ketua Umum Golkar, Gerindra, PKS, PPP misalnya. Kalau tiba-tiba ada orang ngga jelas dapat mandat orang akan tahu,” tegas Fadli. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Pramono Tegaskan PDIP Tak Ikut-Ikutan Galang Angket ke Yasonna
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harusnya Kubu Ical Tahu Yasonna Hanya Pelaksana UU
Redaktur : Tim Redaksi