jpnn.com - JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo memastikan partainya tidak akan ikut-ikutan dalam penggalangan usul hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kisruh internal Golkar. Alasannya, keputusan Yasonna tentang Golkar merupakan domain pemerintah.
Hal itu disampaikan Pramono usai mendampingi ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan ketua delegasi DPP Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3). "Pasti gak ikut. Ya karena itu domain kewenangan pemerintah, dan apapun pemerintahan ini pemerintah yang didukung PDIP," kata Pramono.
BACA JUGA: Harusnya Kubu Ical Tahu Yasonna Hanya Pelaksana UU
Mantan sekretaris jenderal PDIP itu juga tidak mau memberikan penilaian atas keputusan Yasonna mengakui keabsahan DPP Golkar pimpinan Agung. Sebab, Yasonna mengambil keputusan untuk mewakili pemerintah.
"Itu urusaan pemerintah. Tapi kita tidak ikut hak angket," tegasnya.
BACA JUGA: Pimpin Parmusi, Usamah Fasilitasi Islah PPP Kubu Djan dan Romi
Hal senada juga disampaikan pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, semestinya digunakan pada kebijakan pemerintah yang strategis.
"Kita harus hati-hati betul dengan hak angket. Yasonna sebelum mengambil keputusan pasti konsultasi ke presiden, dan keputusan pasti sesuai undang-undang," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Kubu Ical Polisikan Agung Cs, Ini Reaksi Yorrys
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendukung PPP Djan Faridz Tuding Yasonna Gunakan Cara Orba
Redaktur : Tim Redaksi