jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai skema kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak menguntungkan negara dan bertentangan dengan konstitusi.
“Republik Indonesia yang punya emas di Papua sana, itu tidak diuntungkan. Pemerintah hanya punya saham 9 persen. Itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi saudara Sudirman Said ini banyak menguntungkan Freeport dan banyak berurusan sendiri saja,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Rabu (18/11).
BACA JUGA: Waduuuhh... Analisa Keuangan Pelindo II Oleh Tiga Lembaga Ini Mencurigakan
Pada kesempatan itu, Fadli menganggap tidak ada yang salah terkait pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha minyak inisial R dan petinggi PT Freeport Indonesia (PTFI) seperti dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
BACA JUGA: Mantap... BMKG Bangun Sistem Peringatan Dini Bencana Alam
“Ya, saya tahu belakangan (pertemuan itu benar). Biasa saja bertemu, orang bertemu, rakyat saja boleh bertemu Ketua DPR, menyampaikan aspirasi. Tidak ada yang salah. Apalagi pertemuan itu datang dari Freeport,” kata Fadli lagi.
Ia menjelaskan pertemuan tersebut terjadi atas keinginan pihak PT Freeport. “Keinginan datang dari Freeprort, karena ingin meminta bantuan kepada pimpinan DPR masalah perpanjangan itu. Karena kontrak karya itu tidak ada lagi, harus ada divestasi menurut UU yang baru,” katanya.
BACA JUGA: Setya Novanto Terpojok...Ayo Dong, Pak Luhut!
Namun, Fadli tidak menjelaskan apa alasan PTFI meminta bantuan kepada pimpinan DPR. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marwan: Transmigrasi Butuh Rp 15 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi