jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPR Fahira Idris mengatakan, kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jogjakarta, melarang mahasiswi bercadar tidak boleh dibiarkan.
Dia khawatir larangan mahasiswi bercadar yang diterapkan UIN Sunan Kalijaga akan meluas ke kampus lain dan berbagai instansi.
BACA JUGA: Kiai Said Tegaskan Bercadar Bukan Ibadah tapi Budaya Arab
"Jika sampai terjadi, saya khawatir melahirkan kegaduhan baru yang menguras energi kita," ujar Fahira, Sabtu (10/3).
Dia berharap semua pihak, termasuk UIN Sunan Kalijaga, menghindari potensi kegaduhan pada tahun politik.
BACA JUGA: Alumnus UIN Sesalkan Larangan Mahasiswi Bercadar
"Saya berharap rektorat UIN Sunan Kalijaga meninjau kembali kebijakan,” kata Fahira.
Menurut Fahira, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi garda terdepan untuk melepaskan satu per satu stigma dan prasangka yang mengikatkan ajaran dan simbol-simbol Islam dengan radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme yang ditiupkan negara-negara Barat.
BACA JUGA: Politikus PKS Minta Rektor UIN Cabut Larangan Bercadar
Bagi Fahira, argumen yang mengaitkan pemakaian cadar dengan aliran radikal dan anti-Pancasila bukan hanya lemah.
Menurut dia, hal itu seakan menjadi pembenaran dari stigma yang dibentuk beberapa negara Barat terhadap simbol-simbol Islam.
"Bisa jadi ada orang yang busananya biasa-biasa saja, tapi pahamnya radikal dan anti-Pancasila. Jadi, argumen pelarangan cadar ini lemah," kata Fahira. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larangan Mahasiswi Bercadar, Ketua MPR: Di Eropa Saja Boleh
Redaktur & Reporter : Boy