jpnn.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (24/5) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandiaga berencana mengajukan gugatan hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dianggap tepat sebagai forum yang mempunyai kekuatan hukum untuk membeberkan berbagai dugaan bukti-bukti kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2019.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik dan Hukum mengapresasi dan mendukung ikhtiar BPN menempuh jalur hukum untuk memaparkan dan membuktikan dugaan pelanggaran Pilpres 2019.
BACA JUGA: Partai NasDem Ajukan 33 Gugatan ke MK
BACA JUGA: Pengamat Apresiasi Kesigapan TNI - Polri Mengatasi Perusuh
Menurut Fahira, apa pun hasilnya nanti, gugatan ke MK menjadi jalan terbaik. Oleh karena itu, dirinya berharap semua proses persidangan gugatan hasil pilpres di MK berjalan transparan dan dapat disaksikan seluruh masyarakat terutama lewat berbagai media informasi dan komunikasi.
BACA JUGA: Semua Pendukung Jokowi Diminta Hargai Niat Prabowo - Sandi ke MK
“Saya dukung langkah BPN menjemput keadilan ke MK. Biar rakyat menyaksikan dan menilai langsung seperti apa bukti dugaan pelanggaran pilpres. Tentunya, apa pun nanti vonis hakim semua pihak harus berlapang dada,” tukas Fahira Idris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (23/5).
Menurut Fahira, dalam persidangan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilpres di MK pihak yang mengajukan gugatan diberikan ruang untuk memaparkan berbagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur atau kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural (aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif), pelanggaran pemilu yang sistematis atau yang direncanakan secara matang, tersusun dan rapi, serta pelanggaran yang masif. Dampak dari pelanggaran tersebut sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan atau penghitungan suara.
BACA JUGA: Belum Ajukan Gugatan ke MK, BPN Prabowo - Sandi Diragukan Punya Bukti Autentik
Suka, tidak suka, sambung Fahira, harus diakui banyak masalah yang membelit gelaran Pemilu 2019 ini. Oleh karena itu, persidangan di MK bisa menjadi forum yang tepat bagi BPN untuk memaparkan data, fakta, atau temuan duguaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, sekaligus mengevaluasi berbagai sisi penyelenggaraan pemilu terutama yang mempunyai potensi atau celah terjadinya berbagai peluang kecurangan.
“Ikhtiar ini patut diapresiasi dan dihargai. Kita doakan MK menjadi penengah yang adil terhadap perselisihan yang begitu banyak menguras energi bangsa ini,” pungkas Fahira.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komentar Iwan Fals untuk Pak Jokowi dan Prabowo Pasca-Pengumuman Hasil Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Friederich