jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendukung sikap Sekretariat Jendral (Setjen) DPR tidak memfasilitasi sidang paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, keputusan Setjen tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Tidak mungkin Setjen memfasilitasi dualisme, dalam undang-undang Setjen hanya bertanggungjawab kepada pimpinan (DPR)," kata Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (31/10).
BACA JUGA: Fahri Ingin Libas DPR Tandingan
Seperti diberitakan, siang tadi KIH menggelar sidang paripurna versi mereka sendiri. Awalnya sidang tersebut hendak digelar di ruang paripurna DPR. Tapi karena pihak Setjen mengunci ruangan tersebut, sidang terpaksa pindah ke ruang rapat di Gedung Kura-kura.
Fahri menegaskan, ruang rapat paripurna hanya bisa digunakan untuk kegiatan paripurna. Sementara, kegiatan yang dilakukan KIH siang tadi secara definisi bukan lah paripurna.
BACA JUGA: Fadli Zon Siapkan Bantuan Hukum untuk Penyebar Pornografi
"Paripurna itu terminologi hukum, ada definisinya tidak bisa sembarangan," jelas Wakil Sekretaris Jendral PKS ini.
Namun, Fahri tidak keberatan dengan rapat yang digelar di ruang rapat Gedung Kura-kura. Pasalnya, ruangan tersebut memang boleh digunakan untuk kegiatan fraksi.
BACA JUGA: Menteri BUMN Pastikan Pasokan BBM Aman
"Jadi yang tadi itu kita anggap rapat fraksi PDI Perjuangan yang diperluas dengan kehadiran fraksi-fraksi lain," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NU Akan Bahas Hukum Aborsi Kandungan Akibat Perkosaan
Redaktur : Tim Redaksi