jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ketidaknetralan aparatur negara pada Pilkada Serentak 2018. Menurut Fahri, Presiden Keenam RI itu tentu tak asal-asalan melontarkan tudingan.
"Yang ngomong ini Pak SBY, bukan orang sembarangan," ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).
BACA JUGA: Pilkada 2018: Mayoritas ASN di 5 Provinsi Ini Tidak Netral
Fahri menambahkan, SBY pernah menjadi presiden selama 10 tahun. Karena itu, Fahri meyakini SBY tahu betul titik-titik potensi keberpihakan aparatur negara dalam pilkada. "Maka dia memberi warning," tegasnya.
Mantan wakil sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, aparat dan pejabat publik harus transparan. Kenetralan aparat, katanya, juga harus ditunjukkan secara nyata.
BACA JUGA: PSI Minta SBY Berhenti Bermain Sinetron
"Tidak saja harus netral, tapi harus tampak netral. Sekali lagi, harus tampak netral, bukan cuma netral," ucapnya.
Karena itu Fahri mengatakan, pemerintah secara etis harus menjawab pernyatan SBY. Menurutnya, pemerintah harus mengelola komunikasi publik secara baik sehingga masyarakat pun mengerti.
BACA JUGA: Anak Buah SBY: PDIP Belum Siap Mengelola Negara
Fahri pun menegaskan, tidak etis jika pernyataan SBY tak ditanggapi Presiden Jokowi. "Yang ngomong itu mantan presiden, mbok ya dijawab dong. Ini bukan omelan anomin, ini mantan presiden, harus dijawab dong tidak boleh didiamkan," jelasnya.
Fahri pun merasa kesal dengan sikap diam pemerintah. Sebab, orang-orang penting ngomong, pemerintah malah diam.
"Kerja, kerja, katanya. Tidak boleh begitu, jalan pikiran juga perlu dikelola bukan cuma jalan beton," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak SBY Mantan Presiden, Tak Mungkin Asal Bicara
Redaktur : Tim Redaksi