jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fahri Hamzah angkat suara perihal metode penggalangan dana politik (Fund Rising Pilpres).
Memang diakuinya kalau teori yang dia ungkapkan ke media saat itu cukup rumit dan tidak mudah dipahami, sehingga dirinya khawatir sejumlah media salah dalam mengutip pernyataannya.
BACA JUGA: Asian Games Mampu Mengangkat Martabat Indonesia di Dunia
"Yang saya katakan adalah, apabila pembiayaan politik itu kepada kandidat presiden tidak diambil-alih oleh negara, maka akan datang orang-orang yang menawarkan bantuan kepada kandidat," kata Fahri dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Rabu (27/6).
Fahri melanjutkan, dengan kondisi seperti itu, maka kandidat yang akan mendapatkan tawaran fasilitas paling banyak adalah mereka yang sedang berkuasa.
BACA JUGA: Nilai Perdagangan Indonesia dan Korsel Terus Meningkat
"Karena yang sedang berkuasa itu punya tanda tangan, punya kewenangan, yang semua itu bisa menyebabkan munculnya korupsi politik," cetusnya.
Oleh karena itulah, politikus dari PKS ini mengusulkan pembiayaan untuk kampanye pilpres diambil alih negara.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Erdogan, Sosok yang Mahir Dalam Politik
Mekanisme penggunaan dana kampanye juga harus jelas supaya tidak ada penyimpangan di lapangan.
Diketahui sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan melakukan penggalangan dana lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6) malam.
Prabowo mengatakan jika Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.
Dia mengaku pihaknya telah menyiapkan nomor rekening yang bisa digunakan untuk menampung bantuan dari para pendukungnya.
Berapapun nilai bantuan yang dikirimkan akan sangat membantu perjuangan Gerindra.
Melanjutkan penjelasannya, Fahri Hamzah juga memberikan kabar pemberitaan yang menyatakan sebelumnya, Jokowi-JK juga melakukan hal yang sama yang dilakukan pada 2014 silam.
Gerakan yang dinamai "Gerakan 1.000 Rupiah Jokowi-JK untuk Perubahan Indonesia" ini turun ke jalan sambil membawa boks yang digunakan untuk menampung sumbangan dari pemakai jalan.
Fahri menyatakan jika pembiayaan politik di Indonesia masih simpang siur dimana tidak tertulis jelas siapa yang harusnya membiayai.
"Jadi kemarin, saya sedang mengomentari dilema Fund Rising Pilpres kepada teman-teman wartawan, Maka saya uraikan secara panjang lebar. Sebab saya termasuk menulis tema ini sebagai cara menghentikan kasus korupsi terutama korupsi politik,” sebutnya.
Sebab, masih menurut Fahri, korupsi politik itu akarnya ada pada pembiayaan politik, dan korupsi politik itu tidak bisa ditemukan oleh audit karena modusnya adalah persekongkolan.
“Memang tidak semua ilegal. Karena itu semakin sulit dilacak dan ditemukan. Ini salah satu penyakit sistem demokrasi. Oleh sebab itu, jika sistem Fund Rising Pilpres dibiarkan mengambang, maka semua orang akan mencari cara untuk mencari pembiayaan. Biaya pilpres itu bagian dari cara perang. Bahkan dianggap sebagai alat perang utama. Bukan ide atau kecerdasan, apalah hati dan kejujuran,” pungkas anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Tergesa-gesa Terapkan Integrasi Tarif Tol JORR
Redaktur & Reporter : Natalia