jpnn.com, LOMBOK - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memanfaatkan reses untuk kembali mengunjungi lokasi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (12/8).
Fahri Hamzah dan rombongan meninjau pelayanan di RSUD Kota Mataram dan RSU NTB.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Capres – Cawapres Bisa Habiskan Rp 5 Triliun
Dalam kesempatan itu, Fahri menanggapi klaim Men Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan sudah ada alokasi awal dana Rp 4 triliun untuk menangani pemulihan pascagempa.
Namun, Fahri tidak percaya uang itu bisa mengalir kalau dari mekanisme pemerintahan biasa.
BACA JUGA: Beda Pilihan di Pilpres 2019, Masyarakat Jangan Bermusuhan
"Karena itu, saya ingin meminta kepada presiden untuk membentuk badan seperti BRR (Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi) dengan perpu," kata Fahri.
Menurut politikus PKS itu, untuk menangani kasus gempa Lombok memerlukan birokrasi recovery dan birokrasi bencana.
BACA JUGA: Ketua DPR Dukung Pemerintah RI Menghadapi Tuntutan WTO
Menurutnya, yang dibutuhkan bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya.
Sebab, kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa.
"Jika tidak segera dibentuk badan khusus, maka sendi-sendi masyarakat, terutama sendi ekonomi karena infrastruktur pariwisata yang tidak segera dibangun, bisa benar-benar membuat lumpuh NTB. Apalagi sudah disebut anggarannya ada, kan, tinggal dieksekusi," ucapnya.
Fahri juga berharap permintaan rumah sakit-rumah sakit terhadap berbagai kebutuhan seperti obat-obatan maupun penambahan alat-alat medis bisa segera dipenuhi.
"Sekali lagi, ini bencana besar yang diprediksi oleh BMKG masih akan terjadi sebulan ke depan guncangannya itu. Jadi, saya mengimbau presiden untuk segera membentuk badan khusus supaya ini (penanganannya) lebih cepat. Apalagi, yang minta anggaran ini banyak sekali dan itu serius karena masyakarat belum mau pulang ke rumahnya," ucap anggota DPR asal NTB itu.
Selain itu, menurut Fahri, harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat supaya tidak terlalu traumat.
Dia pun mengingatkan kembali apa yang terjadi di Aceh dan Jogja saat gempa lalu. Saat itu, sebanyak 22 jenis penyakit baru bisa muncul akibat penanganan pascagempa yang lambat.
"Mulai perampokan dan lainnya itu terjadi. Karena itu harus cepat mengelurkan anggaran kepada birokrasi pemerintahan itu. Soal masyarakat pastilah akan membantu. Namun, ini kan yang kita bicarakan nonmasyarakat, yakni negara. Negara memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya," tegas Fahri.
Dirinya mengungkapkan mendapat telpon dari bupati Lombok Utara yang memohon agar secepatnya dilakukan eksekusi pebentukan BRR supaya bisa mengakomodasi bantuan lembaga-lembaga yang datang dari luar yang membawa alat berat dan lainnya untuk membantu.
"Seperti di rumah sakit yang saya datangi ini. Ada dari Jawa Timur, pihak swasta menyumbangkan kamar operasi, tetapi perlu melewati prosedur,” ujar Fahri. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Jokowi-Maruf, Tak Ada Dusta di Antara Kita
Redaktur : Tim Redaksi