jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar mengambilalih memimpin penanganan bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Kita ini kan masih punya Pak JK sebagai wapres. Sebaiknya, Pak JK yang memimpin penanganan bencana ini, karena Pak JK berpengalaman waktu tsunami (Aceh),” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).
BACA JUGA: Ini Penjelasan Menkeu soal Sumber Dana Penanganan Gempa Palu
Dia ingat pada 2004, dua bulan setelah JK dilantik sebagai wapres mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), peristiwa tsunami terjadi. Kemudian, JK memimpin penanganan bencana tersebut. “Alhamdulillah relatif kesannya baik sampai sekarang,” ujar Fahri.
Menurut dia, kalau tidak tiga hari setelah peristiwa tsunami, itu Presiden SBY membuat open sky policy, Artinya, kata dia, langit Aceh dan Indonesia secara umum boleh diterbangkan pesawat apa pun demi untuk memberikan bantuan.
BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Kirim Pejabat dan Praja IPDN ke Sulteng
“Sementara ini kita terisolasi di Sulawesi, kok tidak ada gitu loh terobosan-terobosan. Tolong Pak JK ambil inisitif. Saya lebih setuju Pak JK yang mengambil tugas harian menangani bencana di NTB dan Sulteng ini,” ungkap Fahri.
Kemudian, kata dia, Tim Pengawas yang akan dibentuk DPR nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dia memastikan timwas akan membantu apa yang dibutuhkan pemerintah. Misalnya, pengerahan anggaran, peraturan atau undang-undang yang memang bisa mempercepat recovery. “Kami akan bantu,” katanya.
BACA JUGA: Korban Meninggal Sudah 1.234 Orang, Terbanyak di Palu
Dia mengatakan, timwas nanti akan melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dia menilai pemerintah terkesan lamban dalam menangani bencana di NTB, kemudian sekarang ini di Sulteng.
“Siapa yang mengawasi pemerintah, kepada siapa masyarakat mengeluh? Kenyataannya memang penanganannya itu lambat. Itu tidak usah dianggap politik-politikan, ini tidak ada hubungannya dengan urusan politik, tapi ini soal penderitaan orang sehari-hari kok,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah juga tidak berani mengambil keputusan untuk menjadikan sebagai bencana nasional. Serta tidak berani membuka sumbangan dari luar yang mau masuk begitu banyak. “Saya sudah bilang okelah kalau tidak bencana nasional, tetapi lembaga yang menanganinya harus utuh Manajemen yang diterapkan itu harus manajemen bencana seperti yang dilakukan oleh pemerintahan yang lalu-lalu,” katanya.
Fahri meyakini bahwa timwas nanti tidak akan menjadi alat politik. Sebab, timwas itu akan berisikan anggota dari seluruh fraksi sebagai perwakilan partai politik yang ada di parlemen.
“Semua partai kan mayoritas mendukung pemerintah, tidak mungkinlah (jadi alat politik). Tapi kan itu dalam rangka mempercepat, ini bukan soal politik, ini soal nyawa, soal masa depan orang, soal harapan. Jangan orang dibiarin bengong tidak punya harapan,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panselnas Tunda Seleksi CPNS 2018 di Sulteng
Redaktur & Reporter : Boy