jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/ kota yang terdampak gempa dan tsunami, mulai berjalan.
Tjahjo bahkan telah menunjuk salah seorang pejabat eselon satunya untuk mengomunikasikan jalannya pemerintahan di sana. Fokus pemerintahan daerah saat ini menurutnya adalah menangani dampak bencana.
BACA JUGA: Palu Masih Diguncang Gempa, Pasha Ungu Suruh Istri Pulang
"Di Pemda Sulteng tetap ada posko pemerintahan. Kalau ada pengaduan, pelayanan masyarakat atau apa pun. Meskipun konsentrasinya di masalah penanganan bencana ya. Tapi apa pun dalam konteks pemerintahan daerah, itu harus jalan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/10).
Mendagri akan mengirim pejabat eselon I, II, dan III di lingkup Kemendagri berjumlah 25 orang. Selain itu dari praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari kampus terdekat untuk membantu pemda Sulteng. Mereka didatangkan dari Manado dan Makassar.
BACA JUGA: Korban Meninggal Sudah 1.234 Orang, Terbanyak di Palu
"Intinya kami pendampingan, mengirim bertahap pokoknya minimal ada. Kemudian dari IPDN ada 50 orang. Mininal untuk membantu tata kelola di pemerintah daerah," jelas Tjahjo.
Dalam kondisi bencana, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulteng juga tidak diberikan tenggat waktu harus bekerja aktif. Yang terpenting menurut Tjahjo, sekarang sudah ada posko yang didirikan Pemda meski dalam skala kecil. Setidaknya ketika masyarakat butuh pelayanan administrasi, ada tenaga yang siap sedia.
BACA JUGA: Panselnas Tunda Seleksi CPNS 2018 di Sulteng
"Jadi sekarang, mulai hari ini, roda pemerintahan di sana enggak bisa dibilang lumpuh. Kalau kemarin iya. Kami sudah kirim radiogram ke daerah untuk membantu. Insyaallah berjalan lancar," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Utamakan Penanganan Dampak Bencana, Ketimbang Status
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam