jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan tidak setuju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Alasannya menurut Fahri, ada kewenangan khusus yang melekat di lembaga antirasuah itu yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yakni mengawasi pelayanan penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.
"Melihat pelayanan penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat yang belum optimal, sebaiknya KPK menyosor masalah ini. Jadi tidak perlu dibubarkan," kata Fahri Hamzah, di Jakarta, Jumat (21/8).
BACA JUGA: Cara Kemenhub Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pelayaran Perintis untuk Tol Laut
Untuk teknis operasional pelaksanaan tugas tersebut lanjut Wakil Ketua DPR ini, KPK bisa bekerjasama dengan Ombudsman RI.
"Kita beri dia kewenangan khusus, yakni memiliki hak paksa untuk memanggil penyelenggara negara jika dalam posisi terlapor baik di KPK maupun di Ombudsman," sarannya.
BACA JUGA: Tersangka Korupsi Kondensat tak Ditahan, Bareskrim Bantah Pilih Kasih
Penanganan masalah korupsi lanjutnya, akan lebih pas dilakukan oleh intitusi Negara yang ada dalam konstitusi, yakni Kepolisian dan Kejaksaan.
"Kalau KPK tetap menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, ini juga melanggar konstitusi karena negara memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Kepolisian dan Kejaksaaan," ungkapnya.
BACA JUGA: Puluhan Calon Jamaah Haji Belum Kantongi Visa?
Terakhir, Wasekjen PKS ini meminta semua pihak menghentikan stigmatisasi bahwa Kepolisian dan Kejaksaan telah gagal mencegah dan memberantas korupsi.
"Kita harus jujur juga mengatakan bahwa negara memang belum bersungguh-sungguh mendorong Kepolisian dan Kejaksaan melakukan itu. Jadi, KPK dan Ombudsman mengawasi dan menindak penyelenggara negara yang tidak melayani masyarakat, Kepolisian dan Kejaksaan kita perkuat kewenangannya meminimalisir korupsi," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Tjahjo Ancam Kurangi DAK bagi Daerah yang Pejabatnya Sering Melancong
Redaktur : Tim Redaksi