jpnn.com, JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta membutuhkan biaya yang besar. Hal ini sulit diwujudkan karena Indonesia tengah mengalami persoalan keuangan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, lebih baik pemerintah membangkitkan perekonomian Indonesia ketimbang berwacana memindahkan ibu kota.
“Apalagi kita (Indonesia) lagi miskin sekarang semua lagi dipotong, subsidi lagi dicabut. Maksud saya itu baik-baiklah tidak usah dalam keadaan begini. Sekarang ini bangkitkan ekonomi dululah,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).
BACA JUGA: Kalau Diperlukan, Pemindahan Ibu Kota Sah-Sah Saja
Dia mengingatkan, sebentar lagi ada gubernur baru DKI Jakarta yang akan dilantik. Ada baiknya, biarkan dulu gubernur baru ini dilantik kemudian didengar apa maunya terkait ibu kota.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan, seharusnya pemerintah melakukan tahapan misalnya dengan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta dan provinsi lain yang berdekatan dengan ibu kota sekarang. Yakni Lampung, Jawa Barat, dan Banten.
BACA JUGA: Ketua MPR: Pemindahan Ibu Kota Tidak Mungkin pada 2018
“Lalu ngomonglah dengan empat gubernur ini, eh ini ibu kota ada di sini nih, jantung kita ada di sini nih, semua pejabat negara ada di sini nih, lembaga negara ada di sini semua. Sekarang saya nanya bagaimana mau kita,” ujar Fahri mencontohkan.
Fahri mengaku sampai saat ini belum pernah mendengar dari pemerintah soal desain ibu kota yang sekarang. Dia sampai sekarang masih menganggap teori Megapolitan yang digagas Sutiyoso saat menjadi gubernur DKI Jakarta masih relevan dan masuk akal. “Jadi, perpanjang saja luas kota Jakarta ini,” katanya.
BACA JUGA: Fahri: Kasus e-KTP Itu Omong Kosong, Agus Rahardjo Terlibat
Menurut dia, hal itu bisa dilakukan mencontoh saat Mahatir Muhammad menjadi Perdana Menteri Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu.
“Waktu Mahatir bikin Putrajaya, itu kan masih perpanjangan dari Kuala Lumpur saja. Makanya ibu kotanya tetap disebut Kuala Lumpur, tapi (di) Putrajaya, semua kantor pemerintahan di pindah ke sana,” paparnya.
Wacana pemindahan ibu kota ini bukan hal baru. Fahri menjelaskan, di zaman Presiden RI Kedua Soeharto, ibu kota sempat diwacanakan dipindah ke Jonggol, Jawa Barat. Bahkan, kata dia, sudah dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar. “Tapi kan Pak Harto jatuh, tidak diteruskan. Sekarang evaluasi saja Jonggol itu,” ujarnya.
Menurut dia, proses pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan dengan melompat-lompat. Sebab, pemindahan ibu kota itu berkaitan juga dengan berbagai aspek. Misalnya, keuangan, budaya, sejarah dan lainnya. “Jadi, tidak bisa sekadar bikin isu. Paparkan dulu, lihat konsepnya dulu. Ada tidak konsepnya?” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sori, KPK Lebih Percaya Komitmen Jokowi ketimbang Omongan Bang Fahri
Redaktur & Reporter : Boy