jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan punya firasat bahwa wacana melengserkan dirinya sebagai wakil Ketua DPR merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aksi ini, menurutnya, sama dengan upaya memecah-belah Partai Golkar dan PPP dan menarik PAN dalam pemerintahan.
“Kalau ada yang menganalisa bahwa upaya ini untuk menarik PKS ke pemerintahan, saya punya firasat ini sama bagaimana Partai Golkar dan PPP dipecah dan PAN ditarik dalam pemerintahan. Saya akan klarifikasi hal ini,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/1).
BACA JUGA: TOP! Danpaspampres Langsung Usulkan Pemberhentian TIdak Hormat
Karena itu, Fahri mengingatkan para kader PKS akan adanya upaya seperti itu. “Saya akan kejar siapa yang main. Saya kasih warning kepada seluruh kader PKS, jangan merasa aman karena kita sedang diincar. Kita harus hati-hati namun kita tetap punya harapan karena sampai hari ini kita solid. Jadi jangan main-main,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan, apakah keputusan mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR memang ditentukan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman? Fahri menegaskan, tidak pernah diatur orang-perorang.
BACA JUGA: Waduh! Menantu Atut yang Cantik Ini Tantang Rano Buka-bukaan
“PKS tidak diatur oleh orang, tapi oleh aturan,” tegas Fahri.
Menurut Fahri, sebagai kader partai dan banyak orang-orang pintar didalamnya, semua mengerti dan bisa membaca peraturan. Apapun keputusan di PKS, semua merujuk pada peraturan ini sesuai dengan organisasi yang modern.
BACA JUGA: Densus 88 Akhirnya Meringkus Terduga Teroris yang Meledakkan Mobil TV One
“Pemimpin juga diikat dengan peraturan, tidak boleh seperti zaman dulu bahwa peraturan hanya untuk rakyat, sementara dia sendiri tidak,” ujar Fahri.
Terkait hal itu, Fahri mengingatkan bahwa fungsi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS yang menurut Presiden PKS sedang ditugaskan melakukan evaluasi terhadap kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik termasuk dirinya adalah melanggar AD/ART partai karena BPDO tidak punya kewenangan memeriksa seperti itu.
“BPDO itu tugasnya menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap kader-kader PKS yang dianggap melanggar. Jadi tidak ada tugas BPDO melakukan evaluasi. Kalau ada evaluasi, maka seharusnya yang melakukan adalah fraksi,” katanya.
Terkait tudingan dirinya membela mantan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham, Fahri menjelaskan pembelaan dilakukannya hanya terhadap lembaga. Lagipula lanjutnya, jika dinilai membela Setya Novanto, bagaimana dengan kader yang membela Sudirman Said?
“Saya dituduh membela Setya Novanto, yang membela Sudirman Said bagaimana?,” tanya Fahri.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SIMAK! Ini Pantun Nasihat Tifatul Sembiring untuk Fahri Hamzah
Redaktur : Tim Redaksi