jpnn.com, AMBON - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa miris melihat sikap Presiden Jokowi yang tidak mengganggap penting keberadaan RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan olehnya. Sebab sampai sekarang RUU tersebut tidak juga disahkan menjadi UU.
“Padahal ada delapan provinsi yang menunggu kabar gembira dari Presiden Jokowi,” kata Fahri di sela dialog kebangsaaan bertema “Mendorong Kontribusi Daerah Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinnekaan” di Hotel Swiss-belhotel, Ambon, Rabu (18/7/2018).
BACA JUGA: BAKN DPR Dorong Pemda Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
Acara ini dihadiri oleh Wagub Ambon, Zeth Sahuburua, Muspida, tokoh lintas agama, aktivis dan akademisi.
Menurut Fahri, saat pertemuan terakhir dengan pihak Mendagri di Batam, dia protes karena Mendagri tidak datang dan diwakili oleh Sekjen Kemendagri.
BACA JUGA: RUU BUMN Larang Direksi dan Komisaris Rangkap Jabatan
"Padahal kepada delapan provinsi saya tegaskan kalau DPR melihat urgensi dari UU tersebut. Namun kenapa pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi tidak melihatnya sebagai hal yang penting," kata politisi dari PKS itu lagi.
BACA JUGA: Komisi VI Desak Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Telur Ayam
Sikap pemerintah yang tidak juga mengesahkan UU Daerah Kepulauan tersebut menurut Fahri, bertolak belakang atau tidak sejalan dengan poros maritim yang digagas Jokowi sendiri.
Dia menegaskan sejak lama terjadi ketidakadilan anggaran yang dialami delapan provinsi kepulauan.
Fahri menyebut kepulauan Maluku. Dia mengatakan daerah tersebut wilayah lautnya mencapai 92,8 persen dan sisanya adalah daratan. Namun patokan pemerintah dalam mengucurkan Dana Alokasi Umum (DAU) melihat luas daratan.
"Memakai variabel dataran tentunya sangat tidak adil dan terjadi diskriminasi anggaran," tegasnya.
Terkait ketidakadilan anggaran ini, juga menjadi pertanyaan sejumlah peserta dialog. Seorang aktivis membandingkkan DAU Kota Bekasi dengan DAU yang diterima Kota Ambon. Menurut dia, yang diterima Bekasi dua kali lipat yang diterima Pemda Ambon.
"Artinya ini tidak adil. Sementara konsttibusi daerah dari Ambon yang memiliki kekayaan laut sangat besar ke pusat sementara yang diterima daerah sangat kecil," ujar Fahri.
Terkait dengan harapan delapan provinsi tersebut pihaknya berjanji akan memanfaatkan waktu yang ada untuk terus diperjuangkannya. Sebab tidak lama lagi pemerintah akan menghadapi agenda politik Pilpres 2019.
"Tidak responsifnya pemerintah dipengaruhi oleh jalan pikiran. Makanya sudah saatnya pemerintah mengubah jalan pikiran dalam membangun bangsa ini, terutama dalam mensejahterakan rakyat," tegas anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prediksi Misbakhun: Fahri Hamzah Segera Dukung Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi