jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Suprapto No.14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/7).
Pertemuan ini untuk melakukan pembahasan Implementasi Program JKN-KIS, khususnya tentang Pelayanan Kesehatan.
BACA JUGA: Bambang Soesatyo jadi Warga Kehormatan TNI AL
Fahri melakukan rapat dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan R. Maya Amiarny Rusady untuk menggali masalah defisit yang hampir mencapai Rp 10 triliun selama 4,5 tahun beroperasi, juga terkait aturan baru berisi tentang pembatasan pasien katarak, melahirkan bayi dengan sehat dan fisioterapi.
Saat berdialog, Fahri meminta penjelasan dari pihak BPPJS Kesehatanm terkait masalah defisit yang mencapai hampir Rp 10 triliun tersebut. Dirinya berharap memperoleh penjelasan secara rinci persoalan yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan, selama 4,5 tahun.
BACA JUGA: Aturan Baru BPJS Kesehatan, Timboel: Mereka gak Jujur
"Mungkin kalau kadang-kadang rapat di komisi DPR nggak terlalu fokus, maka kesempatan ini saya mau fokus biar teman-teman media menulisnya dengan baik," ujar politisi dari PKS itu.
Fahri mengibaratkan BPJS seperti daging dalam sandwich, di bawahnya ada tuntutan rakyat yang sangat besar, dan di antara sebabnya karena lahirnya Undang-Undang serta tuntutan politik, juga karena politisi-politisi yang memberi harapan besar kepada rakyat, sehingga itu terjadilah permintaan yang membludak dari yang sangat limitatif ke yang begitu besar.
BACA JUGA: DJSN Tegas: Cabut Aturan Baru BPJS Kesehatan!
"Padahal faktanya, tax payer dari masyarakat kita begitu rendah. Artinya, kemampuan membayar itu juga relatif rendah, sementara dari atas ini terus menerus ada dinamika politik yang kadang-kadang juga terbatas, juga ketidakmampuan APBN juga untuk menyelesaikan masalah BPJS. Maka terjadi tekanan ditengah ini," beber Fahri.
Karena itu, Fahri berniat ingin membantu BPJS untuk menjelaskan kepada publik dan kepada wartawan, kalau ada dilema itu, apa dilemanya, mana yang harus dilanggar.
"Apakah kita mau melanggar kemauan UU atau politik, atau dikurangi dari tuntutan yang ada di masyarakat? Atau sudah ditemukan satu jalan keluar kalau itu sebuah kompromi dari keterbatasan yang ada," tutur Fahri.
Menyikapi kunjungan pimpinan DPR Korkesra itu, Maya merasa tersanjung dan siap menjabarkan permsalahan maupun program dari BPJS Kesehatan. Mulai dari persoalan defisit hingga polemkin aturan baru BPJS di masyakarat.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agun Sebut Lapas di Indonesia Belum Punya Konsep Bina Napi
Redaktur & Reporter : Yessy