jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan masalah komunikasi tidak diselesaikan oleh negara melainkan oleh rakyat sendiri. Tugas pemerintah adalah memberikan kebebasan, sehingga nantinya rakyat itu berpikir bagaimana menyelesaikannya.
“Masalah komunikasi di dunia saja, yang nyelesain itu Steve Jobb. Dulu juga ada orang ahli komputer namanya Allan Turing, bukan pemerintah," sebut Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
BACA JUGA: Komisi VII Dorong Peningkatan Anggaran Riset dan Teknologi
Dari komunikasi, maka akan memunculkan kebebasan, yang nantinya melahirkan ide-ide yang menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita.
"Jadi tugas pemerintah menjaga suasana dan hawa kebebasan itu, sehingga pertemuan-pertemuan itu harus diapresiasi, dikembangkan. Biar saja begini," ucapnya.
BACA JUGA: RUU Konsultan Pajak Bakal Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara
Apalagi, sambung politikus dari PKS ini, orang politik itu di antara pekerjaanya paling besar itu adalah melayani masyarakat, melayani konsituen. Karena fungsi dari lembaga DPR itu adalah tempat orang itu bercakap, mendiskusikan apa yang sedang terjadi.
"Maka setiap pertemuan itu mengatur komunikasi dan percakapan kita yang sedang berkembang. Itulah manfaatnya pertemuan-pertemuan, dan kita bersyukur bahwa sekarang kita berada dalam nuansa kebebasan, dimana orang berkumpul itu gampang dan tak perlu dilarang-larang," cetus Fahri.
BACA JUGA: Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
Kalau dulu (era Orde Baru), lanjut anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, orang berkumpul saja dicurigai dan bisa dilapor ke aparat kalau salah. Tapi sekarang, menstruktur percakapan publik itu jadi enak karena ada kekebasan dalam bertemu, ada kebebasan di sosial media dan sebagainya.
"Ini harus disyukuri. Jangan ada keinginan bagi kita, pemerintah utamanya, mengkhawatirkan percakapan-percakapan, pertemuan, komunikasi itu seolah-olah sesuatu yang berbahaya. Enggak, itu buka aja," sebutnya.
Yang namanya publik itu, menurut Fahri ada pro dan kontra. Ada yang setuju nanti ada yang enggak setuju. Ada yang radikal, ada yang moderat. Ada yang ekstrim ke kiri dan ada juga ektrim ke kanan.
"Biarkan saja. Karena itu bagian dari dinamika dialektika, yang itu semua pada ujungnya membuat sehat masyarakat, membuat suburlah ide-ide karena satu bangsa itu bukan diselesaikan masalahnya oleh pemerintah,” kata Fahri.
“Satu bangsa itu diselesaikan oleh rakyat sendiri. Tugas pemerintah adalah memberikan kebebasan, sehingga nantinya rakyat itu mikirin bagaimana menyelesaikannya,” tutupnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Perdagangan RI - Korsel
Redaktur : Tim Redaksi