jpnn.com, BEKASI - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan koalisi partai politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, rumit alias platform tidak jelas. Kendati begitu, dirinya memprediksi kalau koalisi akan terbentuk sekitar tanggal 9 dan 10 Agutus nanti.
“Selain rumitnya platform, juga karena tidak ada kesepakatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review parlemen threshold. Jika MK ‘melahirkan’ keputusan nol persen, maka koalisi akan bubar,” sebut Fahri usai acara Netizen #NgopiBarengFahri dengan tema “Kaum Milenial, Arah Baru Indonesia” di Bekasi, Jumat malam (13/7/2018).
BACA JUGA: Bamsoet: Gresik Bisa Lebih Maju dengan Wisata Religi dan UKM
Bahkan, Fahri mengaku memiliki tesis bahwa nantinya yang muncul dipermukaan adalah poros baru (tengah) yang dilihat publik lebih merupakan alternatif dari dua konflik (kekuatan yakni Jokowi dan Prabowo, red) tersebut. Namun, kemungkinan itu bisa terjadi kalau 20 persen oleh MK.
“Kalau tidak, koalisinya akan bubar. Tapi saya berpikir bahwa trennya akan ke arah sana (bayak calon), karena itu positif bagi perkembangan suasana pemilihan yang demokratis,” kata politikus PKS itu.
BACA JUGA: Pandangan Terhadap Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2019
Menanggapi soal koalisi Partai Gerindra dan Demokrat, Fahri tak menampik kalau PKS juga akan kesulitan dalam menentukan koalisi dengan Gerindra. Sebab, Gerindra memiliki kalkulasi menang atau tidak.
“Dia juga enggak mau koalisi kalau kalah. Karena ini ‘sudden dead’. Artinya, kalau bisa dua poros kan, langsung kalah,” pungkas anggota DPR asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(adv/jpnn)
BACA JUGA: MoU Persahabatan Antarparlemen RI-Lebanon Perlu Realisasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menang Kejuaraan Dunia, Zohri Harus Disambut Khusus
Redaktur : Tim Redaksi