jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan angkat bicara soal kasus penipuan travel umrah yang sedang marak.
Fahri yang juga Ketua Timwas Umroh dan Haji DPR tersebut mengatakan secara teroritis, tipu menipu sekarang ini menjadi semakin sulit dilakukan karena jejak digital satu perusahaan bisa dilacak secara akurat memalui data dan indentitas yang tersedia di pemerintahan.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Konsekuen Melaksanakan Undang-Undang
“Nah, semantara kalau sekarang ini banyak tipuan, karena KementerianAgama belum menggunakan sistem digital dalam melacak itu semua,” kata Fahri dalam pesan singkat yang diterima awak media, Senin (2/4).
Pernyataan Fahri ini menangapi banyaknya penipuan yang dilakukan oleh sejumlah biro perjalanan umrah dan haji terhadap para calon jemaah haji yang menjadi nasabah mereka.
BACA JUGA: Ketua DPR Diangkat jadi Pembina Kehormatan Tagana Indonesia
Akibatnya, nasib para calon haji dan umrah tidak menentu hingga saat ini.
Sekali lgi, menurut politikus dari PKS itu, kasus yang menimpa para calon jemaah haji dan umrah ini, soal data digital yang mungkin belum tersedia, sehingga kemudian Kemenag gampang ditipu.
BACA JUGA: RUU Perkelapasawitan Dinilai Penting, Namun Butuh Pendalaman
“Harusnya, selain perlu memiliki data digital dan data base yang besar, Kemenag dan kementerian terkait, termasuk Kemenkumham dalam memberikan perizinan terhadap suatu perusahaan, harus bisa dikonfirmasi secara elektronik," pungkasnya.
“Dengan begitu, bila ada perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan dan punya pretensi untuk menipu, dia bisa terlacak dari awal,” ujar Fahri lagi.
Anggota DPR dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menyatakan perlu adanya edukasi yang masif kepada masyarakat untuk bisa menemukan sendiri perusahaan-perusahaan yang punya track record yang buruk atau tidak punya perizinan yang lengkap.
“Terutama kita bisa berkomunikasi dengan perusahaan di Arab Saudi untuk melacak apakah sebuah perusahaan itu betul-betul punya mitra atau tidak di sana?” imbuhnya.
Menurut Fahri, semua ini bisa selesai jika Kemenag bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk melacak, apakah sebuah perusahaan tersebut punya mitra atau tidak di sana.
“Soal ketegasan dan lain-lain, itu soal evaluasi dan monitoring rutin. Jadi, jangan kemudian kalau ada masalah baru terlihat tegas. Justru kita harusnya antisipatif,” pungkas Fahri. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dorong Kemenpora Membangun Sistem Keolahragaan yang Baik
Redaktur & Reporter : Natalia