jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ada upaya pelemahan dari pejabat di Indonesia terhadap komitmen kebangsaan dan komitmen sejarah Indonesia yang terpatri dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Untuk itu, menurut Fahri, rakyat Indonesia perlu mendapatkan klarifikasi dari para wartawan senior yang bertemu dengan PM Israel, Benyamin Netanyahu beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Saat TNI AL Gelar Operasi, Bu Menteri Ikut Memukul Ini
“Hal ini penting diketahui agar bisa menjadi dasar untuk memahami seberapa jauh sebenarnya upaya pelemahan komitmen bangsa dari pejabat di Indonesia. Oleh karena itu penting bagi publik mendapatkan klarifikasi dari para wartawan senior yang bertemu dengan Benyamin Netanyahu," kata Fahri, saat dihubungi, Selasa (30/3).
Selain itu, Fahri juga menyebutkan bahwa bukti pernyataan dari pihak Israel yang mengatakan bahwa mereka selama ini sudah memiliki partner dagang dan pernyataan Netanyahu bahwa dirinya memiliki teman di Indonesia melalui facebook.
BACA JUGA: BNN Bidik Kantor dan Apotek
“Kalau Netanyahu mengatakan punya teman di Indonesia meski katanya hanya di Facebook, tapi dia adalah pemimpin Israel dan dia tidak akan sembarangan berteman dengan orang biasa. Itu menandakan kita bobol. Maknanya komitmen kebangsaan untuk menjaga komitmen sejarah dan menjaga perasaan Palestina melemah," imbuh Fahri.
Fahri menjelaskan, hubungan Indonesia dan Israel sudah tegas dikatakan dalam Pembukaan Konstitusi. Selama Israel menjajah Palestina dan tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara maka tidak perlu ada tawar menawar atau isu membina hubungan bilateral. Namun sayangnya isu ini terus muncul sebagai gangguan.
BACA JUGA: Inilah Penyebab SDM Pariwisata Indonesia Kalah Bersaing
“Bangsa ini kan jadi mempertanyakan, kok isu seperti ini muncul terus seperti ada provokasi. Masalah komitmen kebangsaan ini tidak bisa ditawar-tawar. Seluruh rakyat Indonesia harus memilik komitmen yang sama. Bung Karno sebagai pendiri bangsa menyebut bahwa kita berhutang kepada kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, persoalan mendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel tidak ada perdebatan dan sudah final karena tertulis dalam UUD yang menjadi sumber hukum tertinggi bangsa ini," kata Politikus PKS ini.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Caketum Golkar Ini Bertekad Rebut Pemilih Independen
Redaktur : Tim Redaksi