False Flag Rocky Gerung

jpnn.com - Operasi False Flag atau Operasi Bendera Palsu adalah operasi rahasia yang bertujuan untuk mengecoh lawan dengan gerakan palsu.

Setelah lawan terkecoh maka target asli akan mudah dimenangkan. Operasi False Flag umumnya dilakukan oleh intelijen untuk mengegolkan suatu tujuan tertentu.

BACA JUGA: Gibran Bicara Soal Sosok Anies, Tanggapi Usulan Rocky Gerung

Operasi False Flag banyak dilakukan di dunia. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Vladimir Putin ketika merebut kekuasaan dari Boris Yeltsin dalam Pemilihan Presiden Rusia 2000.

Pada September 1999 terjadi aksi terorisme pengeboman kompleks apartemen di Moskow yang diduga dilakukan oleh teroris Chechnya.

BACA JUGA: Teori Bang Hotman soal Operasi Intelijen di Balik TWK Pegawai KPK

Ketika itu Rusia sedang terlibat perang melawan Chechnya.

Ketika itu popularitas Presiden Boris Yeltsin sebagai petahana sedang anjlok sampai hanya tersisa hanya 2 persen.

BACA JUGA: Irjen Fadil Imran Perintahkan Intelijen Bergerak

Vladimir Putin sebagai perdana menteri pada saat itu dengan sigap langsung mengambil tindakan dengan mengirim tentara ke Chechnya dengan alasan memerangi terorisme.

Operasi ini berhasil mengalahkan pejuang kemerdekaan Chechnya yang dituduh sebagai teroris.

Nama Putin menjadi terkenal dan elektabilitasnya melambung, meskipun sebelumnya dia hampir tidak dikenal oleh publik.

Vladimir Putin menang Pemilu 2000 dan dilantik menjadi Presiden Rusia.

Sampai sekarang Putin masih tetap berkuasa dan secara teknikal Putin bisa menjadi presiden seumur hidup setelah dia melakukan perubahan terhadap konstitusi.

Jabatan Putin akan berakhir pada 2024. Akan tetapi undang-undang yang baru memungkinkannya untuk maju lagi sebagai capres untuk 2 periode lagi masing-masing 6 tahun per masa jabatan.

Ini berarti secara teknis Putin bisa menjadi presiden sampai 2036. Usia Putin sekarang 70 tahun dan kalau dia berkuasa sampai 2036 berarti usianya akan mencapai 84 tahun.

Tema false flag ini menjadi bahan diskusi yang bergairah oleh pengamat politik Rocky Gerung dan aktivis pendidikan Prof. Daniel M. Rosyid dalam ngobrol dan ngopi bareng bertema ‘’Indonesia Berpikir, Indonesia Berkeadilan, Indonesia Beradab’’ di Surabaya (13/11).

Daniel Rosyid mengawali obrolan dengan mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia sudah dibajak oleh kekuatan oligarki melalui kudeta konstitusional yang menghasilkan perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002.

Dengan perubahan ini kedaulatan rakyat beralih menjadi kedaulatan partai politik yang kemudian menguasai semua aktivitas politik, termasuk hak untuk menentukan calon presiden.

Koalisi oligarki antare elite politik, elite pengusaha, dan oligarki media menjalankan agenda tersembunyi untuk menentukan arah kehidupan bangsa sampai jauh ke masa depan.

Berbagai operasi politik dilakukan untuk memperpanjang kekuasaan oligarki, termasuk melakukan berbagai upaya untuk bisa mengubah konstitusi dan memungkinkan kekuasaan presiden bertambah menjadi 3 periode.

Daniel Rosyid menyebut Operasi False Flag sekarang ini tengah digalang oleh tiga kekuatan yang disebutnya sebagai bandar, bandit, dan badut politik.

Berbagai manuver yang berlangsung sekarang ini harus diwaspadai sebagai proyek false flag. Tujuan operasi rahasia ini untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara mengalihkan perhatian publik dari agenda tersembunyi itu.

Rocky Gerung sepakat dengan Daniel M Rosyid. Berbagai peristiwa yang terjadi sekarang ini harus diwaspadai sebagai false flag untuk mengecoh rakyat.

Menurut Rocky, event terbaru pertemuan G20 yang sekarang berlangsung di Bali bisa dilihat sebagai bagian dari Operasi False Flag.

Perhelatan G20 diglorifikasi, diagung-agungkan sebagai prestasi besar Presiden Joko Widodo.

Padahal kepemimpinan G20 akan diberikan kepada semua anggota masing-masing setiap tahun.

Kepemimpinan G20 ini semacam arisan, semua anggota akan kebagian.

Jokowi memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan reputasinya di level internasional.

Ketika konflik Rusia-Ukraina pecah, Jokowi melakukan inisiatif perdamaian dengan berkunjung ke Ukraina dan Rusia.

Dengan mendamaikan Rusia dan Ukraina, Jokowi berharap memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian. Akan tetapi, harapan ini berantakan karena Vladimir Putin tidak hadir di Bali.

False flag lain adalah pengumpulan dana pandemi, pandemic fund, oleh Bank Dunia yang diklaim sebagai keberhasilan Jokowi.

Padahal itu adalah program World Bank yang diprakarsai pada pertemuan G20 di Italia untuk mengumpulkan dana cadangan internasional.

Tujuannya untuk mengantisipasi kemunculan pandemi di masa datang. Dana cadangan yang dibutuhkan sebebsar USD 10 miliar dikumpulkan secara saweran dari anggota G20.

Rocky pun memelesetkan kepanjangan G20 menjadi Gagal-20, karena misi tersembunyi Jokowi gagal dalam event itu.

False flag yang paling menyolok adalah proyek IKN (Ibu Kota Nusantara) yang menghabiskan anggaran hampir Rp 500 triliun.

Proyek ini semula akan diselesaikan melalui investasi bisnis B to B. Akan tetapi karena investor tidak ada yang masuk, maka akhirnya anggaran dibebankan kepada negara.

Proyek ini akan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya. Proyek ini juga akan memperberat beban utang Indonesia.

Setiap bayi yang lahir di Indonesia nanti akan langsung menanggung beban Rp 40 juta. Hal ini menjadi beban berat bagi pemerintahan mendatang.

Menurut Rocky, Jokowi tidak perlu melakukan manuver yang rumit untuk menjegal lawan politiknya maju dalam Pilpres 2024.

Jokowi bisa melakukannya dengan membuat utang luar negeri sebanyak mungkin. Dengan begitu, presiden baru yang dilantik akan pingsan ketika menyadari beban utang Indonesia.

Bayi-bayi Indonesia lahir dalam situasi yang memprihatinkan. Selain beban utang, bayi Indonesia menghadapi bahaya stunting atau pencebolan.

Angka stunting di Indonesia mencapai 20 persen, artinya satu di antara 5 bayi Indonesia akan mengalami ketertinggalan pertumbuhan fisik dan otak. Karena itu mereka terancam akan menjadi generasi dungu.

Tingkat kecerdasan Indonesia secara internasional sangat memprihatinkan karena berada pada posisi buncit, dan hanya lebih tinggi dari Timor Leste dan Laos.

Melihat kondisi demografis seperti ini, Rocky mempertanyakan dari mana Indonesia bisa gembar-gembor akan mendapatkan bonus demografi pada 2045.

Pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa pada peringatan ke-100 kemerdekaan pada 2045 Indonesia akan menjadi negara maju berkat bonus demografi.

Secara umum bonus demografi didapat karena generasi yang produktif jumlahnya lebih besar dari generasi tua yang tidak produktif.

Menurut Rocky, tidak ada bonus demografi, karena bonus hanya didapat kalau ada investasi, sementara Pemerintah Indonesia tidak melakukan investasi secara serius.

Istilah bonus demografi, menurut Rocky, juga tidak tepat, karena seharusnya disebut sebagai ‘’demographic devidend’’ atau deviden demografi, karena deviden didapat dari hasil investasi.

Mengatasi kondisi politik Indonesia yang karut marut, Daniel Rosyid mengajukan gagasan untuk kembali kepada UUD 1945, dan kembali kepada sistem ekonomi Pancasila sebagaimana yang digagas oleh Mohammad Hatta yang menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi.

Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia mengerikan, tetapi pemerintah kembali memberikan false flag dengan menyebut bahwa disparitas ekonomi Indonesia rendah berdasarkan angka rasio gini.

Ini adalah false flag, karena rasio gini menghitung pengeluaran seseorang, bukan menghitung pendapatannya.

Seorang mahasiswa bisa mengeluarkan Rp 10 ribu sehari, dan seorang konglomerat juga bisa cukup makan dengan Rp 10 ribu sehari.

Bedanya, mahasiswa hanya punya 10 ribu sehari. Dia makan Rp 5 ribu di pagi hari, lalu membeli obat mag Rp 5 ribu supaya maagnya tidak kambuh, karena sepanjang siang dan malam dia tidak bisa makan.

Sementara sang konglomerat bisa makan ubi-ubian sederhana karena dia sudah banyak penyakit, tetapi dia punya HPH hutan ribuan hektare.

Rocky kemudian menyoal Pancasila sebagai ideologi. Menurutnya, Pancasila bukanlah ideologi negara. Menurut dia, sebuah ideologi mesti utuh dan tak ada pertentangan di dalamnya.

Menurut Rocky ada banyakbkontradiksi dari sila ke sila, misalnya sila pertama dan sila kedua sudah bertentangan.

Rocky mengatakan arti sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah menghadapkan wajah ke langit. Sila itu menganggap bahwa hanya dari situlah sumber kebaikan untuk manusia.

Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat diartikan bahwa berbuat baik itu tidak perlu menghadap langit.

Kalau seseorang berbuat baik berharap dari langit, artinya dia tidak jujur berbuat baik. Itulah prinsip humanisme.

Pandangan Rocky disanggah oleh Prihandoyo Kuswanto pendiri ‘’Rumah Pancasila’’.

Menurutnya, Pancasila adalah ideologi negara yang mendasari semua undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Rocky tidak sependapat. Menurutnya, negara yang ngotot berideologi hanyalah negara komunis dan fasis seperti Korea utara dan kala Jerman berada di masa nazisme.

Berideologi hanya bisa dilakukan oleh manusia. Bukan negara. Baginya, negara adalah barang mati, bersifat abstrak dan tak perlu berideologi.

Rocky menyebut banyak orang yang dangkal perspektifnya. Dia mempertanyakan apa yang mau dicapai oleh negara dengan berideologi dan apa yang mau dicapai oleh manusia dengan berideologi?

Bahwa yang berideologi adalah orang konkret dan hidup. Kalau orang mati tidak perlu berideologi. Negara yang berideologi adalah negara yang mati.

Mengenai gagasan Daniel Rosyid untuk kembali ke UUD-1945 Rocky mengingatkan supaya berhati-hati agak gerakan ini tidak dibajak dan dimatikan di tengah jalan.

Kalau pemain di DPR tetap seperti sekarang, akan rawan dibajak. Daniel M Rosyid mengusulkan anggota MPR dipilih oleh rakyat dan presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris.

Untuk mengatasi persoalan pelik ini Rocky mengusulkan agar kedaulatan direbut kembali oleh rakyat.

Dalam Pilpres 2024 mendatang, Rocky mengingatkan bahwa kekuatan sukarelawan rakyat akan menentukan nasib demokrasi pasca-2024.

Rocky melihat semangat sukarelawan rakyat meluap di mana-mana di seluruh Indonesia. Semangat ini harus dipertahankan dan dijaga, jangan sampai dibajak oleh partai politik.

Sukarelawan Indonesia harus bersatu untuk menghadapi oligarki bandar, bandit, dan badut politik. (**)