jpnn.com, JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar daerah bukan hal baru. Wacana tersebut sudah bergulir sejak era Presiden RI Pertama Soekarno. Kemudian pada Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan pihaknya sudah lama mendukung wacana yang bukan hal baru ini. Karenanya, sekarang pihaknya menunggu kajian yang dilakukan pemerintah.
BACA JUGA: Politikus Gerindra: Dari Dulu Mau Pindah Ibu Kota, tapi Enggak Jadi-Jadi
“Jadi pemindahan ibu kota itu zaman Soekarno sudah ada, zaman SBY sudah ada. Jadi sejak dulul kami sudah memberikan dukungan, jadi bukan sesuatu hal yang baru,” ungkap Fary di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).
Bukan tanpa alasan Fary memberikan dukungan. Menurutnya, dukungan diberikan karena melihat beragam persoalan yang terjadi di Jakarta sebagai ibu kota pusat pemerintahan dan bisnis.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Jangan Seperti Mimpi Semalam
Menurut dia, banyak persoalan di Jakarta yang berkaitan dengan kemacetan, infrastruktur, banjir tahunan, diprediksi akan tenggelam dan sebagainya.
Selain itu, juga memang sudah harus dipikirkan pemisahan pusat bisnis dengan pemerintahan. Seperti Malaysia yang memisahkan pusat pemerintahan dan bisnisnya di Kuala Lumpur dan Putrajaya.
BACA JUGA: Kajian Pemindahan Ibu Kota Tuntas Akhir 2017
“Jadi bagi kami bukan yang baru. Ya jangan terus ada ide kemudian langsung besok mau dilakukan. Dengar dulu kajian dari pemerintah,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setuju Ibu Kota Pindah ke Kalteng atau Kalbar
Redaktur & Reporter : Boy