jpnn.com, WASHINGTON DC - China diduga telah mendirikan kantor polisi terselubung di sejumlah negara untuk mendukung operasi propaganda dan berbagai aktivitas klandestin lainnya.
Di hadapan parlemen Amerika Serikat, Kamis (17/11), Direktur FBI Christopher Wray mengungkapkan keprihatinan soal markas rahasia polisi China di kota-kota AS.
BACA JUGA: Kekompakan di KTT G20 Tinggal Kenangan, AS Kembali Hukum Perusahaan China
Safeguard Defenders, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Eropa, menerbitkan sebuah laporan pada bulan September yang mengungkap keberadaan puluhan kantor pelayanan polisi China di kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk New York.
Partai Republik di Kongres telah meminta pemerintahan Biden untuk mengklarifikasi kebenaran laporan tersebut.
BACA JUGA: Xi Jinping Disebut Damprat PM Kanada, Pemerintah China Tidak Terima
Laporan itu menuduh Beijing berupaya menekan beberapa warga negara China atau kerabat mereka di luar negeri untuk kembali ke tanah air dan menghadapi tuntutan pidana.
Kantor-kantor rahasia itu juga diduga berkaitan dengan aktivitas United Front Work Department China, sebuah badan Partai Komunis yang bertugas menyebarkan pengaruh dan propagandanya ke luar negeri.
BACA JUGA: Setelah Bertemu Xi Jinping, Biden Perintahkan Menlu AS ke China
"Saya sangat prihatin tentang ini. Kami menyadari keberadaan kantor-kantor ini," kata Wray kepada sidang Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah Senat AS.
Dia tidak memberi penjelasan mengenai tindakan yang telah dilakukan FBI dalam merespons masalah ini.
"Bagi saya, ini sungguh keterlaluan bahwa polisi China sampai memiliki lapak, katakanlah, di New York, tanpa koordinasi yang benar. Itu melanggar kedaulatan dan menghindari proses standar kerja sama peradilan dan penegakan hukum."
Wray yang ditanya oleh Senator Republik Rick Scott apakah pos semacam itu melanggar hukum AS, mengatakan FBI masih mempelajari parameter hukumnya.
Partai Republik di Dewan Perwakilan AS, termasuk Greg Murphy dan Mike Waltz, mengirim surat ke Departemen Kehakiman pada bulan Oktober menanyakan apakah pemerintahan Presiden Joe Biden sedang menyelidiki stasiun semacam itu dan berargumen bahwa stasiun tersebut dapat digunakan untuk mengintimidasi penduduk AS yang berasal dari China.
Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. (reuters/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif