jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak menganggu perekonomian.
“WFH tidak berpengaruh ke kinerja ekonomi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat ditemui seusai kegiatan Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8).
BACA JUGA: Puan Maharani Minta Aturan WFH di Jakarta Harus Didukung Kebijakan Daerah Penyangga
Dia menjelaskan bahwa Indonesia sudah pernah menerapkan sistem WFH pada pandemi Covid-19 lalu, dan perekonomian tetap berjalan dengan baik.
"Terbukti waktu 2021 dan 2022 ekonomi kita jalan sangat baik walaupun mayoritas dari kita bekerja dari rumah,” ungkap Febrio.
BACA JUGA: Pemprov DKI Terapkan WFH, Niko Atmaja Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Selain itu, lanjut dia, konsumsi rumah tangga juga berjalan cukup tinggi saat periode tersebut. Hal itu, kata Febrio, mengindikasikan sistem WFH tidak memiliki potensi mengganggu perekonomian ke depan.
Kebijakan WFH digaungkan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi polusi. Sistem WFH mulai berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta sejak 21 Agustus 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung.
BACA JUGA: Kang Emil Juga Terapkan WFH di Jabar untuk Tekan Aktivitas di Jalan
Sementara, bagi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah, tak menerapkan sistem bekerja dari rumah.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pemerintah akan fokus pada pengendalian emisi di tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup.
Hal itu diungkapkan oleh Luhut dalam rapat koordinasi "Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek" lintas kementerian/lembaga (K/L) bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Jakarta, Jumat, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir," katanya.
Menurut Luhut, pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi