Puan Maharani Minta Aturan WFH di Jakarta Harus Didukung Kebijakan Daerah Penyangga

Selasa, 22 Agustus 2023 – 12:01 WIB
Ketua DPR Puan Maharani meminta agar aturan WFH yang diberlakukan bagi ASN DKI Jakarta harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain, termasuk kebijakan daerah penyangga. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah memperbanyak upaya dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Menurut Puan, kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain.

BACA JUGA: Pemprov DKI Terapkan WFH, Niko Atmaja Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan

"Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain, yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum, seperti KRL, bus TransJakarta, LRT maupun MRT," kata Puan melalui keterangan tertulis, Selasa (22/8).

Seperti diketahui, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara.

BACA JUGA: Kang Emil Juga Terapkan WFH di Jabar untuk Tekan Aktivitas di Jalan

Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.

Program WFH tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada layanan langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga Dinas Perhubungan.

BACA JUGA: Imbas Polusi Udara Buruk, Luhut Binsar Bakal Arahkan Semua Kementerian untuk WFH

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Jakarta.

Selain itu, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut agenda internasional KTT ASEAN di Jakarta pada September 2023.

Puan berharap uji coba WFH ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta.

"WFH telah menjadi tren global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi WFH di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Kami harapkan dengan kebijakan ini, akan mengurangi polisi udara di Jakarta," terang Puan.

Puan menilai program WFH di lingkungan ASN DKI Jakarta sejalan dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Melalui pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari diharapkan emisi karbon juga dapat dikurangi.

Dia juga berharap dengan adanya WFH, para ASN pun akan belajar tentang bagaimana manajemen waktu, penggunaan teknologi, dan kerja kolaboratif jarak jauh.

"Saya berharap ini akan meningkatkan profesionalisme para pegawai pemerintah kita untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat," ujar Puan.

Meski begitu, mantan Menko PMK ini menilai permasalahan polusi udara tidak bisa hanya dengan penerapan WFH.
Puan mengingatkan berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan, termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.

"Program WFH ASN yang sudah diinisiasi di DKI juga harus didukung dengan kebijakan dari kota-kota penyangga ibu kota, seperti dengan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pabrik penyumbang polusi udara,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Selain itu, lanjut Puan, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih, seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri.

"Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang bisa dilakukan ialah memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” kata Puan lagi.

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mendorong pemerintah agar membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta, sehingga ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

Menurut Puan, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta.

"Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan dan mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.

"Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk khususnya di Jakarta," pungkas Puan. (mrk/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler