JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan semua logisitik kebutuhan Pemilu 2014 telah tersebar di seluruh kabupaten/kota paling lambat Februari 2014.
Karena itu proses lelang akan dituntaskan dalam tahun ini, sehingga tidak sampai mengganggu jadwal tahapan yang sudah ditetapkan.
“Produksi kebutuhan logistik yang lebih cepat akan memudahkan KPU mengantisipasi berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi. Misalnya jika ternyata jumlah produksinya kurang atau barang yang diproduksi tidak sesuai kebutuhan, bulan Maret kita dapat mengevaluasinya dan segera memproduksi lagi sesuai kebutuhan,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (4/6).
Selain itu, lanjutnya, KPU juga berupaya untuk menghindari pemakaian alat transportasi darurat untuk mempercepat proses distribusi. Karena tentu biayanya cukup mahal.
“Makanya proses produksi harus dipercepat agar proses distribusinya tepat waktu dan efesien. Kalau sudah mendekati hari pemungutan suara, bagaimanapun kondisinya logistik harus sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kalau situasinya darurat, otomatis kita akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pendistribusian,” ujarnya.
Husni mengakui produksi logistik yang lebih cepat membutuhkan pengamanan yang lebih lama dan ketat. Tapi langkah tersebut menurutnya jauh lebih baik daripada mengundur proses produksi dan distribusi. Sebab distribusi berkaitan dengan banyak hal, termasuk kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi.
Husni juga menekankan pentingnya merespons isu-isu lingkungan dalam hal tata kelola logistik, terutama logistik yang habis pakai seperti tinta.
“Jangan sampai karena salah memilih bahan yang digunakan, setelah selesai pemilu malah menjadi masalah bagi lingkungan. Karenanya, kita akan mengundang aktivis lingkungan untuk membicarakan bahan dasar kebutuhan logistik yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Begitu juga penyandang disabilitas, menurutnya, harus diajak bicara untuk mendiskusikan kebutuhan logistik yang dapat mengakomodir dan memberi kemudahan bagi mereka dalam menggunakan hak suaranya.(gir/jpnn)
Karena itu proses lelang akan dituntaskan dalam tahun ini, sehingga tidak sampai mengganggu jadwal tahapan yang sudah ditetapkan.
“Produksi kebutuhan logistik yang lebih cepat akan memudahkan KPU mengantisipasi berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi. Misalnya jika ternyata jumlah produksinya kurang atau barang yang diproduksi tidak sesuai kebutuhan, bulan Maret kita dapat mengevaluasinya dan segera memproduksi lagi sesuai kebutuhan,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (4/6).
Selain itu, lanjutnya, KPU juga berupaya untuk menghindari pemakaian alat transportasi darurat untuk mempercepat proses distribusi. Karena tentu biayanya cukup mahal.
“Makanya proses produksi harus dipercepat agar proses distribusinya tepat waktu dan efesien. Kalau sudah mendekati hari pemungutan suara, bagaimanapun kondisinya logistik harus sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kalau situasinya darurat, otomatis kita akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pendistribusian,” ujarnya.
Husni mengakui produksi logistik yang lebih cepat membutuhkan pengamanan yang lebih lama dan ketat. Tapi langkah tersebut menurutnya jauh lebih baik daripada mengundur proses produksi dan distribusi. Sebab distribusi berkaitan dengan banyak hal, termasuk kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi.
Husni juga menekankan pentingnya merespons isu-isu lingkungan dalam hal tata kelola logistik, terutama logistik yang habis pakai seperti tinta.
“Jangan sampai karena salah memilih bahan yang digunakan, setelah selesai pemilu malah menjadi masalah bagi lingkungan. Karenanya, kita akan mengundang aktivis lingkungan untuk membicarakan bahan dasar kebutuhan logistik yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Begitu juga penyandang disabilitas, menurutnya, harus diajak bicara untuk mendiskusikan kebutuhan logistik yang dapat mengakomodir dan memberi kemudahan bagi mereka dalam menggunakan hak suaranya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Tak Terpenuhi, Nasdem Bakal jadi Oposisi
Redaktur : Tim Redaksi