JAKARTA - Persiapan rencana redenominasi Rupiah terus bergulir. Kali ini, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan tim yang akan turun langsung untuk berkonsultasi dengan masyarakat.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, mulai Februari nanti, tim konsultasi publik dari Kementerian Keuangan akan diaktifkan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. "Metodenya face to face (bertemu langsung) karena kami ingin mendapat masukan langsung dari masyarakat," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (25/1).
Agus menegaskan, berbagai kegiatan terkait redenominasi yang dijalankan saat ini baru sebatas konsultasi publik, belum sampai tahap sosialisasi. Nanti, hasil konsultasi publik itulah yang akan dibawa pemerintah ketika membahas undang-undang redenominasi dengan DPR.
Intinya, pemerintah ingin mendapat masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lain. "Semakin banyak masukan semakin bagus," katanya.
Apakah akan ada tim khusus? Menurut Agus, Kementerian Keuangan akan menggunakan jaringan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di daerah. Saat ini, Ditjen Perbendaharaan memiliki 30 kantor wilayah di tingkat provinsi serta 177 kantor perbendaharaan di tingkat kabupaten/kota.
"Saat ini, kami sedang menyiapkan pembekalan dan training untuk tim yang nanti akan terjun ke masyarakat," ucapnya.
Kementerian Keuangan, lanjut dia, juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) yang juga memiliki jaringan di daerah. Selain itu, konsultasi publik ke masyarakat juga akan menggandeng Dinas Perdagangan di berbagai daerah.
"Dinas Perdagangan nanti akan dikoordinasi oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan konsultasi di kalangan para pedagang, termasuk di pasar-pasar," jelasnya.
Menurut Agus, proses redenominasi memang harus dijalankan dengan serius. Karena itu, konsultasi tidak bisa dilakukan hanya dengan berbicara di seminar maupun talkshow di televisi. "Karena redenominasi ini nanti akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Agus mengatakan, proses konsultasi publik memang harus dilakukan secara simultan dan serentak di seluruh wilayah. Sebab, data hasil konsultasi harus terkumpul paling lambat pada Maret mendatang. "Karena pada April nanti, undang-undangnya akan dibahas di DPR," katanya.
Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemahaman masyarakat terkait redenominasi menjadi kunci utama sukses tidaknya rencana ini. "Sebab, bahasa redenominasi ini pun belum dimengerti oleh masyarakat menengah ke bawah," ucapnya. (owi)
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, mulai Februari nanti, tim konsultasi publik dari Kementerian Keuangan akan diaktifkan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. "Metodenya face to face (bertemu langsung) karena kami ingin mendapat masukan langsung dari masyarakat," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (25/1).
Agus menegaskan, berbagai kegiatan terkait redenominasi yang dijalankan saat ini baru sebatas konsultasi publik, belum sampai tahap sosialisasi. Nanti, hasil konsultasi publik itulah yang akan dibawa pemerintah ketika membahas undang-undang redenominasi dengan DPR.
Intinya, pemerintah ingin mendapat masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lain. "Semakin banyak masukan semakin bagus," katanya.
Apakah akan ada tim khusus? Menurut Agus, Kementerian Keuangan akan menggunakan jaringan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di daerah. Saat ini, Ditjen Perbendaharaan memiliki 30 kantor wilayah di tingkat provinsi serta 177 kantor perbendaharaan di tingkat kabupaten/kota.
"Saat ini, kami sedang menyiapkan pembekalan dan training untuk tim yang nanti akan terjun ke masyarakat," ucapnya.
Kementerian Keuangan, lanjut dia, juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) yang juga memiliki jaringan di daerah. Selain itu, konsultasi publik ke masyarakat juga akan menggandeng Dinas Perdagangan di berbagai daerah.
"Dinas Perdagangan nanti akan dikoordinasi oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan konsultasi di kalangan para pedagang, termasuk di pasar-pasar," jelasnya.
Menurut Agus, proses redenominasi memang harus dijalankan dengan serius. Karena itu, konsultasi tidak bisa dilakukan hanya dengan berbicara di seminar maupun talkshow di televisi. "Karena redenominasi ini nanti akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Agus mengatakan, proses konsultasi publik memang harus dilakukan secara simultan dan serentak di seluruh wilayah. Sebab, data hasil konsultasi harus terkumpul paling lambat pada Maret mendatang. "Karena pada April nanti, undang-undangnya akan dibahas di DPR," katanya.
Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemahaman masyarakat terkait redenominasi menjadi kunci utama sukses tidaknya rencana ini. "Sebab, bahasa redenominasi ini pun belum dimengerti oleh masyarakat menengah ke bawah," ucapnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT Berdikari akan Bangun 500 Kandang Sapi Raksasa
Redaktur : Tim Redaksi