jpnn.com - PONTIANAK - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa seseorang memiliki jiwa Pancasila jika religius, humanis, adil, beradab, pemersatu dan pro rakyat.
Dalam bahasa kekinian, kata dia, sosok itu merupakan orang yang kolaboratif, mampu menyinergikan antarsila yang ada di Pancasila.
Jazilul menyampaikan itu saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema “Pulih dan Kuat Bersama Berdasarkan Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi”.
Talkshow yang digelar di Ruang Auditorium, Kampus Universitas Tanjungpura (Untan), Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu 12 November 2022, itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022.
BACA JUGA: Dapat Bintang Jasa, Wakil Ketua MPR Ajak Pemuda Belajar dari Jepang
Dalam talkshow yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa itu, selain Jazilul Fawaid, hadir menjadi pembicara ialah Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dan Rektor Untan Prof. Dr. Garuda Wiko SH., MSi.
Jazilul yakin mahasiswa Untan merupakan sosok yang memiliki jiwa Pancasila. “Saya yakin mahasiswa di sini memiliki jiwa yang kolaboratif untuk kemajuan bangsa dan negara,” paparnya. Menurutnya, hal demikian harus dipertahankan bahkan perlu ditularkan.
BACA JUGA: Soal Menteri Jadi Capres, Wayan Sudirta Tanggapi Putusan MK
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus diimplementasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh komponen bangsa, termasuk para pejabat negara.
Jazilul menambahkan ada Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang penting untuk ditegakkan.
Banyak hal yang diatur dalam Tap MPR itu.
Ada etika-etika yang perlu dipegang saat menjalankan kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, dan bisnis.
“Tap ini masih relevan,” tegasnya.
Etika yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan itu, seperti mengedepankan kejujuran, kesungguhan, bertanggung jawab, dan memiliki rasa malu.
Meski ada tuntunan beretika dalam kehidupan berbangsa, tetapi hidup dalam suasana yang penuh kejujuran, bertanggung jawab, dan memiliki rasa malu belum menjadi budaya birokrasi bangsa ini.
Pun juga demikian dalam etika berbisnis dan menjalankan roda ekonomi.
Kegiatan bisnis dan perekonomian tidak boleh dikuasai oligarki.
Tidak boleh pula ada kesenjangan.
Jazilul membandingkan dengan kehidupan berpolitik di Jepang.
Ada seorang menteri mengundurkan diri hanya karena dikritik oleh rakyatnya.
Meski melakukan sesuatu kesalahan dari sudut pandang etika bukan hukum, namun sudah mengundurkan diri.
“Di Indonesia hal demikian belum terjadi,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.
Dia menjelaskan bahwa untuk membangun watak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, MPR saat ini gencar melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika atau yang lebih sering disebut dengan 4 Pilar MPR.
“Setelah disosialisasi selanjutnya diinternalisasikan,” paparnya.
Jadi, dia menegaskan, Pancasila tidak hanya dihafalkan, namun juga wajib dipahami dan diamalkan. (rls/boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi