"Harusnya surat terakhir FIFA ke Kemenpora digunakan pemerintah sebagai kekuatan. Karena, FIFA sudah memberikan kewenangan," kata Deddy kepada wartawan di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (11/12). "Sebab kenapa? Kalau dalam sepakbola internasional, FIFA memiliki kedaulatan organisasi. Walaupun Indonesia punya kedaulatan hukum dan geografis urusan sepak bola Indonesia kan tidak berkuasa dalam konteks internasional," papar pria yang karib disapap Miing itu.
Menurutnya, surat yang diberikan FIFA ke pemerintah untuk ikut campur membenahi konflik yang ada, itu jarang terjadi di dunia sepakbola. Malah kata dia yang sering terjadi adalah kalau pemerintah ikut campur, FIFA akan menyurati. "Sekarangkan FIFA meminta pemerintah ikut campur, ini kan bukan main dan harusnya ini digunakan pemerintah dalam hal ini Kemenpora," katanya.
Dia juga menyayangkan, MoU tidak dijalankan untuk menggelar kongres bersama antara KPSI dan PSSI. Bahkan, Miing juga memertanyakan, kalau Menpora ad interim Agung Laksono mengatakan kedua-duanya tidak dapat melaksanakan kongres, tapi malah ada salah satu kubu yang dibiarkan menggelar kongres di Jakarta.
"Yang menjadi pertanyaan saya mengapa kongres Palangkaraya di stop tapi di Hotel Sultan dibiarkan," kata Miing. Dijelaskan Miing, hal ini menambah masalah baru. Menurut dia seyogyanya keduanya dilarang untuk kongres. "Kecuali kongres yang mengikuti komitmen MoU yakni kongres bersama," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibra Tetap Mencerca
Redaktur : Tim Redaksi