Filep Wamafma Ingatkan Mendagri Soal Ini Terkait Penunjukan Karteker di Papua Barat

Jumat, 22 April 2022 – 03:50 WIB
Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada Mei 2022, beberapa nama mulai muncul dan mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh adat.

Terkait hal itu, Senator dari Papua Barat Filep Wamafma turut memberikan masukan.

BACA JUGA: Korban Gempa di Kepulauan Selayar Terharu Dikunjungi Plt Gubernur Sulsel

Dia berharap pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat seorang karteker atau pelaksana tugas (Plt) yang memenuhi syarat dan kebutuhan di daerah.

“Saya berharap pemerintah mengutamakan karteker yang memenuhi syarat dan berasal dari daerah. Sebagai Senator Papua Barat, saya mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri agar dalam menunjuk karteker di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu dengan menjadikan hukum sebagai rujukan penunjukan karteker,” ujar Filep Wamafma, Kamis (21/4/2022).

BACA JUGA: Senator Filep Minta Pemerintah Berkomunikasi Juga dengan Kelompok Penentang Pemekaran

Filep berharap kemunculan sejumlah sosok calon karteker diharapkan benar-benar berasal dari masyarakat dan bukan by design oleh pemerintah. Apalagi jika sekadar untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat di daerah.

“Kami berharap Kemendagri lebih matang mengambil keputusan terkait karteker ini. Keputusan ini juga dalam rangka menguji seberapa baik komunikasi Kemendagri ke daerah.” katanya.

BACA JUGA: Begini Sikap Senator Filep Tentang Pemekaran di Papua, Simak

Filep juga menyoroti munculnya sosok mantan Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw sebagai calon Penjabat Gubernur.

Dia menilai sosok Paulus Waterpauw adalah sosok yang memang memiliki karakter, pengalaman dan jaringan di pusat dan daerah yang sangat baik.

Namun, Filep mengingatkan bahwa mantan Kabaintelkam tersebut memiliki catatan penting politik yang perlu diperhatikan banyak pihak.

“Menurut saya, sampai saat ini partai pengusung beliau yang mencalonkannya sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua belum pernah menarik pengusulannya,” ungkap Filep.

Oleh sebab itu, dia menduga bahwa Paulus Waterpaw boleh jadi masih memiliki target dengan partai pengusungnya dalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Papua. Hal itu menurutnya dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ke depan jika ditunjuk sebagai karteker Gubernur Papua Barat.

“Saya apresiasi terhadap kinerja, profesionalitas dan kemampuan Saudara Paulus Waterpauw. Namun, kita juga ingin mengingatkan ada bagian-bagian yang perlu dijelaskan kepada publik termasuk Mendagri yang harus transparan terkait dengan status beliau sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai tertentu, yang sampai saat ini menurut pengamatan kami belum ada pembatalan,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep memandang ada sosok yang dinilai mampu, tepat dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.

“Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan memiliki kedekatan sosial, maka sosok yang tepat di Provinsi Papua Barat adalah Dr. Nataliel D Mandacan. Beliau hari ini menjabat sebagai sekretaris daerah Papua Barat. Menurut saya, ini sosok yang sangat tepat karena beliau sangat memahami tentang pelayanan pemerintahan, kebutuhan birokrasi dan juga dinamika politik lokal di Papua Barat,” ujarnya.

Filep menyatakan sangat menghargai siapapun yang akan menjadi karakter daerah adalah karteker yang mampu dan tidak berafiliasi dengan siapapun sehingga pesta demokrasi di Papua Barat dapat berlangsung dengan baik, benar, jujur, adil dan tidak ada muatan politik dari unsur manapun.

Filep pun berharap pemerintah melalui Kemendagri lebih mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai karteker gubernur di daerah.

Menurutnya, banyak tenaga-tenaga eselon di Papua Barat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi karteker di Papua Barat.

“Saya harap Menteri Dalam Negeri dapat arif dan bijaksana menilai orang yang tepat yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan yang memegang komitmen untuk melaksanakan konstitusi dan undang-undang,” jelasnya.(jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler