jpnn.com, JAKARTA - Gonjang-ganjing pemekaran Papua makin menjadi-jadi. Peluang implementasi Pasal 76 UU Otsus tentang pemekaran Provinsi Papua makin terbuka, setelah nama-nama calon provinsi di Papua disebarkan.
Hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
BACA JUGA: Filep Minta Pemerintah Jawab Kekhawatiran Rakyat Atas Pemekaran di Papua
Sejalan dengan itu, aksi penolakan terjadi di mana-mana, terakhir di Nabire pada Kamis, 31 Maret 2022. Aksi penolakan DOB tersebut berakhir ricuh.
Senator Papua Barat Filep Wamafma kembali angkat bicara. Menurut Filep, pemerintah pusat seperti membuang umpan dengan meledakkan isu pemekaran.
BACA JUGA: Wamena Sempat Lumpuh, Ribuan Warga Turun ke Jalan Menolak Pemekaran Papua
Umpan ini dengan segera ditelan oleh masyarakat dan akhirnya menimbulkan friksi, baik vertikal maupun horizontal.
"Apakah pemekaran sudah final dan menjadi satu-satunya jalan bagi Papua? Saya harus katakan bahwa ada begitu banyak persoalan di Papua yang tidak serta merta selesai dengan konsep pemekaran DOB,” kata Filep.
BACA JUGA: Demo Tolak Pemekaran Papua Rusuh, Ratusan Mahasiswa Ditangkap, Ada Cewek Pingsan
Filep membeberkan sejumlah persoalan yang belum tuntas, di antaranya persoalan HAM yang tidak selesai.
Selain itu, persoalan pendidikan dan kesehatan yang masih kalah dari provinsi lain. IPM yang di bawah standar.
“Semua itu tidak bisa dengan mudah diselesaikan hanya dengan pemekaran,” kata Filep.
Menurut Filep, konsentrasi terhadap berbagai perbaikan yang diamanatkan UU Otsus yang baru adalah jalan terbaik. Di luar pemekaran, ada banyak tindakan dan kebijakan afirmatif yang diperintahkan UU Otsus.
“Semua harus ingat bahwa Pasal 76 tentang pemekaran itu berada paling akhir dari UU Otsus, persis sebelum aturan peralihan. Di atas pasal tersebut, ada berbagai pasal lain yang memerintahkan kebijakan afirmatif bagi Papua,” ujar Filep dengan tegas.
Senator Filep mengatakan, “Kita sedang mempertaruhkan banyak hal di Papua. Jangan sampai pemekaran hanya menjadi ambisi politik kelompok atau oknum tertentu"(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari