jpnn.com, MANILA - Filipina telah mengirimkan dua nota diplomatik baru ke China yang berisi protes atas kegagalannya untuk menarik apa yang disebut Filipina sebagai kapal-kapal yang "mengancam" di wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan (LCS).
Dalam beberapa pekan terakhir, Filipina telah meningkatkan penolakannya atas kehadiran ratusan kapal China di zona ekonomi eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil. Insiden itu telah menguji hubungan antara dua negara yang telah berusaha untuk memulihkan perpecahan bersejarah mereka.
BACA JUGA: China Siapkan Superkomputer untuk Internet Berkecapatan Tinggi
Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan para pejabat maritim telah mengamati "kehadiran dan aktivitas tidak sah yang terus berlanjut" dari 160 kapal penangkap ikan dan milisi China di sekitar pulau-pulau Spratly yang disengketakan dan beting Scarborough pada 20 April.
Lima kapal penjaga pantai China juga terlihat di sekitar area tersebut.
BACA JUGA: KADIN Nilai Proyek Jalur Sutera China Menguntungkan Indonesia
"Keberadaan kapal-kapal China yang terus mengerumuni dan mengancam menciptakan suasana ketidakstabilan dan secara terang-terangan mengabaikan komitmen China untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Kemlu Filipina, Jumat (24/4).
Protes itu disampaikan ketika Filipina mengumumkan peningkatan kehadiran kapalnya di ZEE-nya. Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan untuk melakukan "lintas damai" melalui ZEE suatu negara.
BACA JUGA: Kebangkitan Ekonomi China Selamatkan 3 Raksasa Otomotif Jerman dari Krisis COVID-19
Di sisi lain, diplomat China membantah bahwa milisi berada di atas kapal-kapal tersebut.
Kedutaan China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang protes baru yang dilayangkan Filipina.
China mengklaim hampir seluruh wilayah LCS, yang dilalui kapal-kapal dengan nilai perdagangan sekitar 3 triliun dolar AS setiap tahun. Pengadilan arbitrase internasional pada 2016 membatalkan klaim ekspansif China, yang didasarkan pada petanya sendiri.
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang bersaing di perairan tersebut.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pada Senin (19/4) bahwa dia siap untuk mengerahkan kapal angkatan laut untuk menegaskan hak kedaulatan negara atas minyak dan sumber daya mineral di ZEE-nya.
Duterte juga memberi tahu China bahwa jika mereka mulai mengebor minyak, dia juga akan melakukannya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil