jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya mencermati setiap aspirasi, laporan atau pun’ informasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Namun demikian, Firli menegaskan KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga tidak akan sembarangan dalam menetapkan seseorang jadi tersangka.
BACA JUGA: Firli Bahuri Pastikan Belum Ada Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo di Kasus e-KTP
“Penegakan hukum itu nyata, bukan fiksi atau misteri. KPK pun bekerja bukan karena pesanan, tetapi diuji dengan kebenaran, kecukupan bukti yang kesemuanya akan diuji di peradilan," kata Firli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/4).
Pernyataan tersebut untuk menanggapi maraknya laporan terhadap tokoh yang ditengarai memiliki kepentingan pada Pilpres atau Pilkada 2024 medatang.
BACA JUGA: Firli Bahuri: Asal Ada Bukti Cukup Kami Bawa ke Peradilan, Siapa pun Dia
Menuru Firli, KPK senantiasa berpegang teguh pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
KPK, tegasnya, tidak akan terpengaruh oleh desakan opini atau persepsi oleh pihak mana pun.
BACA JUGA: Firli Bahuri Harap kader NU Tak Terseret Kasus Korupsi
“Saya tidak ada kepentingan dan saya tidak bermain politik. Kami kerja sesuai fakta hukum dan bukti yang cukup," tegasnya.
Menurut Firli Bahuri, kecukupan alat bukti sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghadirkan keadilan.
Dia tidak ingin penanganan kasus korupsi justru menimbulkan masalah yang bertolak belakang dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi.
“Jangan pernah mengulangi kekeliruan masa lalu seperti Syafruddin Arsyad Temenggung bebas, Sofyan Basir bebas, dan Samin Tan bebas,” imbuhnya.
Firli menegaskan KPK akan terus bekerja secara independen sampai Indonesia bebas dari praktik korupsi.
Prinsip ini pula yang dia pegang dalam memimpin lembaga antirasuah itu.
Terlebih latar belakang Firli sebagai anak petani miskin dari kampung membuatnya sangat merasakan betapa beratnya beban hidup rakyat kecil di bawah.
“Jika Indonesia bebas dari korupsi, maka kita bisa atasi dan selesaikan kesulitan rakyat (petani, nelayan, perawat, bidan, guru honorer, buruh). Mereka hanya ingin mudah dapat kerja, bisa memenuhi kebutuhannya, bisa menyekolahkan anak-anaknya,” terang Firli.
Meski menanggung beban yang berat, lanjutnya, rakyat seperti petani, buruh, termasuk pekerja migran sesungguhnya adalah pahlawan devisa ekonomi dan pendapatan negara.
“Mereka bekerja banting tulang utk memompa hasil produksi dan mereka penyambung kehidupan generasi bangsa, melalui kerja-kerja mereka geliat ekonomi bergerak, pertumbuhan ekonomi meningkat,” tulisnya.
Oleh karena itu, Firli memastikan apa yang terjadi di KPK selama ini bukanlah peristiwa politik melainkan penegakan hukum yang berbasis fakta dan alat bukti.
Adapun saran dan masukan masyarakat, ia tempatkan sebagai bagian integral dari proses untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja KPK.
“Bukan sebagai proses untuk mempengaruhi apalagi membelokkan arah pemberantasan korupsi,” pungkas Firli.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari