jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri buka suara soal imbauan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah mengalokasikan dana belanja tidak terduga (BTT) guna membantu korban gempa Cianjur.
Firli menegaskan pemerintah daerah tak perlu ragu memanfaatkan dana yang tersedia selama penggunaannnya mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Soal Tanggap Darurat Gempa Cianjur, Puan: Penanganan Korban Jadi Prioritas
“Pemda tidak usah takut mengambil keputusan, kan sudah ada mekanismenya. Yang terpenting dana itu betul-betul untuk membantu rakyat yang sedang tertimpa bencana,” kata Firli, Kamis (24/11).
Menurut Firli, dalam situasi bencana sudah seharusnya semua pihak saling membantu serta menunjukkan solidaritas antarsesama.
BACA JUGA: Dinar Candy Turun Tangan Bantu Korban Gempa Cianjur
Kendati begitu, dia tetap mewanti-wanti agar tidak ada pihak mana pun yang tega memanfaatkan situasi demi mengeruk keuntungan pribadi.
“Jangan sampai korupsi penanganan bencana terulang lagi. Sebab itu sangat tidak manusiawi dan sangat melukai hati rakyat,” kata Firli.
BACA JUGA: Sukarelawan Balad Erick Thohir Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur
Firli menyatakan akan mengawasi titik-titik rawan korupsi dalam penanganan bencana, mulai fase tanggap darurat seperti sekarang hingga fase rehabilitasi.
Dia pun memastikan akan menindak siapa saja yang berniat cari keuntungan dengan menjadikan bencana sebagai ladang korupsi.
“Jadi, jangan coba-coba berniat korupsi dalam situasi seperti ini, pasti kami sikat,” tandasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengimbau bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia memberikan dana hibah untuk membantu korban terdampak bencana, termasuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.
Bantuan yang dimaksud bukan dalam bentuk makanan maupun pakaian, melainkan dalam bentuk uang tunai.
“Saya imbau seluruh kepala daerah berikan bantuan hibah, Rp 100 juta saja sudah sangat bermanfaat, kalau dikali 500 saja sudah Rp 50 miliar,” ujarnya.
Bantuan bisa diberikan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur.
Dananya berasal dari belanja tidak terduga (BTT) di 548 daerah yang masih tersisa, yakni lebih kurang Rp 9,9 triliun hingga akhir tahun 2022.
"Bisa dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Pak Bupati melalui BPKAD," kata Tito.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari