Firman Soebagyo Nilai Pengkritik Pemerintah Belum Dewasa

Selasa, 03 Juli 2018 – 19:28 WIB
Politikus Golkar yang juga Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Kurang dari setahun Indonesia akan kembali menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Menjelang pesta demokrasi, suasana politik di Tanah Air mulai terasa memanas. Termasuk kritik yang diarahkan pada kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK.

Anggota Komisi II DPR RI yang merupakan politikus senior Partai Golkar Firman Soebagyo, menyampaikan pendapatnya bahwa masih ada saja politisi yang belum dewasa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

BACA JUGA: Fahri Hamzah: Negara Maritim tapi Mengalah dengan Danau Toba

“Kecenderungannya hanya melihat dari sisi kelemahan dan kekurangan dibandingkan keberhasilan yang lebih besar,” ujar Firman.

Firman yang pernah menjadi pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI mencontohkan sektor pertanian yang selalu dikritisi dan dianggap gagal. Bahkan dianggap lebih jelek dari pemerintahan sebelumnya.

BACA JUGA: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Lupakan ORARI

“Itu dilihat dari mana? Justru di pemerintahan sekarang lebih berhasil dan melakukan banyak terobosan dalam pembangunan sektor pertanian," sambung Firman.

Firman menjelaskan distribusi alat mesin pertanian (alsintan) membawa dampak positif dan penting bagi petani, karena dapat meringankan beban biaya olah lahan bagi petani, serta bisa meningkatkan produksi karena dengan tenaga manusia yang konvensional jauh lebih lamban.

BACA JUGA: Jangan Menyepelekan Imbas Kenaikan Suku Bunga The Fed

"Alsintan itu tidak dilakukan kementerian sebelumnya, maka kalau ada pandangan politisi yang menganggap pemerintah gagal karena masalah impor pangan, menteri sebelumnya juga impor bahkan jauh lebih besar," jelas Firman.

Contoh lainnya, kata Firman, harga pangan menjelang lebaran sudah 2 tahun berturut-turut sangat berhasil dikendalikan dan tidak ada gejolak. Terbukti, setelah Budi Waseso diangkat menjadi Dirut BULOG dan berani dengan tegas menolak impor beras 500 ribu ton, dan tidak terjadi gejolak dan kelangkaan stok pangan. Ini berarti, sambungnya, negara/pemerintah sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan hasil produk dalam negeri dan petaninya sendiri.

“Adapuan mengenai impor, kami sesalkan mengapa Mantera Perdagangan dan Menko Perekonomian memberi ijin impor tanpa rekomendasi Kementan. Padahal itu melanggar undang-undang. Itulah yang harus dipertanyakan politisi," kata Firman.

Firman Soebagyo mengajak masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi pertanyaan-pertanyaan di media massa oleh kalangan tertentu yang hanya mencari sensasi dan popularitas untuk kepentingan politik 2019 saja.

“Biarlah anjing mengonggong kafilah tetap berlalu. Yang merasakan keberhasilan program pertanian adalah petani, bukan orang-orang yang hanya pandai bercakap di media," ungkap Firman.

Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sebagai organisasi sosial yang mewadahi petani di nusantara, menilai apa yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman adalah yang terbaik. Terlebih, menurut Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI Rahmad Pambudi menyampaikan membangun pertanian sekarang tidak mudah, Ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah sekarang. Dengan kondisi yang sulit, tapi bisa meraih banyak pencapaian.

"Sejumlah komoditi yang dahulu impor sekarang bisa ekspor, baru saja Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberikan apresiasi atas keberhasilan sektor pertanian Indonesia, secara good governance Kementan juga dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ungkap Rahmad.

Untuk diketahui, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan laporan tahunan The Economist Inteligence Unit (EIU) tahun 2017 meningkat. Begitupula dalam rilisnya Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin di pedesaan menurun. Pendapatan petani meningkat, yang diikuti naiknya daya beli petani.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Kerja Sama Indonesia dan Timor Leste Menjadi Prioritas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler