Fitra Desak DPR Tolak Kenaikan BBM

Senin, 19 Maret 2012 – 14:04 WIB
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah merevisi rencana pembelanjaan keuangan di 2012 agar menghemat anggaran demi menghentikan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Dalam nota keuangan APBN 2012, Pemerintah pusat mengajukan proposal sebesar Rp1.418 triliun," kata aktivis Fitra, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (19/3).

Ia mendesak DPR menolak proposal anggaran perubahan tahun 2012 dari pemerintah. "Kerena terlalu besar untuk  belanja rutinnya maupun gaji pegawainya," tegas Uchok.

Dia menyesalkan, ternyata angaran yang besar itu banyak dialokasikan untuk  belanja rutin pemerintah pusat. Yakni sebesar Rp724 trilliun naik dari Rp625 triliun dibanding tahun sebelumnya. Alokasi belanja itu seperti pemeliharaan, membayar gaji PNS, tunjangan profesi guru, pembayaran bunga utang dan pokok, dan biaya perjalanan dinas, dan DAU.

Menurutnya, APBN seperti ini bisa dianggap tidak sehat, karena terlalu banyak uang negara untuk kepentingan belanja birokrat. "Mending digunakan untuk menambal subsidi BBM," katanya. Ia mencontohkan, belanja gaji pegawai pemerintah pusat 2011 sebesar Rp182 triliun, dan 2012 Rp215 triliun.

"Ini masih di luar biaya perjalanan dinas mereka yang nilainya hingga hampir mencapai Rp25 trilliun di 2012," kata Uchok.

Belum lagi anggaran negara yang  dialokasikan untuk gaji pegawai Pemda sebesar Rp225 triliun di 2011 naik menjadi Rp269 triliun di 2012.

Uchok mempertanyakan  pelaksanaan rencana Pemerintah melakukan moratorium atau penghentian penerimaan pegawai? "Tak jelas semuanya," tegasnya.

Ia menambahkan, rencana pemerintah semakin aneh bila merujuk anggaran modal pemerintah pusat sebagai instrumen pembangunan, yang hanya sebesar Rp168 triliun di 2012.

Menurutnya, jumlah ini sangat kecil dibandingkan alokasi anggaran birokrasi. Bisa diilustrasikan seperti mau membangun sebuah rumah, belanja untuk gaji tukang sangat besar sekali jika dibandingkan dengan belanja program atau belanja pembangunanan rumahnya.

"Itu sebabnya pembangunan tak bisa memperbaiki nasib rakyat," kata Uchok.

Fitra mendesak, DPR mengingatkan  pemerintah, dan mendesak agar program pro-rakyat seperti anggaran kesehatan dan subsidi lebih dipertahankan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wanita Perkasa Dibalik Sukses Dua Politisi Lintas Generasi

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler