JAKARTA - Direktur Investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai proses lelang pengadaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) 2013 sarat keanehan. Terutama dalam penentuan pemenang lelang.
Selain itu, penghematan yang bisa dilakukan Balitbang Kemdikbud sekitar Rp25,5 miliar dari total anggaran Rp120,4 miliar masih terlalu kecil. Karena sejatinya penghematan minimal yang bisa dilakukan bisa mencapai Rp32,8 miliar.
Karena itu, Seknas FITRA mendesak DPR agar meminta pertanggung jawaban dari Balitbang Kemdikbud tentang terlalu mahalnya penggandaan dan distribusi bahan UN yang diduga ada indikasi mark up harga.
"Jadi, sekali lagi, kami meminta DPR serius berpikir untuk mengungkap kasus ini, dan pikirannya jangan hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri," tegas Uchok kepada JPNN, Selasa (12/3).
Seknas FITRA juga meminta aparat hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan untuk masuk ke penyelidikan proyek penggandaan dan distribusi bahan UN karena ada indikasi mark up harga.
Diberitakan sebelumnya, untuk pengadaan dan distribusi bahan UN tahun ini Balitbang Kemdikbud menghabiskan biaya sebesar Rp.94.885.352.747 dari total Rp.120.457.937.603 yang dianggarkan dalam APBN. Artinya ada penghematan sebesar RpRp.25.572.584.856.
"Memang, Balitbang Kemdikbud menghemat sekitar Rp25,5 milyar. Tapi dalam pemantauan Seknas FITRA, penghematan ini terlau kecil dan hanya untuk mengelabui publik. Karena sebenarnya anggaran yang bisa dihemat itu minimal sebesar Rp.32.860.651.085," ungkap Uchok.(Fat/jpnn)
Selain itu, penghematan yang bisa dilakukan Balitbang Kemdikbud sekitar Rp25,5 miliar dari total anggaran Rp120,4 miliar masih terlalu kecil. Karena sejatinya penghematan minimal yang bisa dilakukan bisa mencapai Rp32,8 miliar.
Karena itu, Seknas FITRA mendesak DPR agar meminta pertanggung jawaban dari Balitbang Kemdikbud tentang terlalu mahalnya penggandaan dan distribusi bahan UN yang diduga ada indikasi mark up harga.
"Jadi, sekali lagi, kami meminta DPR serius berpikir untuk mengungkap kasus ini, dan pikirannya jangan hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri," tegas Uchok kepada JPNN, Selasa (12/3).
Seknas FITRA juga meminta aparat hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan untuk masuk ke penyelidikan proyek penggandaan dan distribusi bahan UN karena ada indikasi mark up harga.
Diberitakan sebelumnya, untuk pengadaan dan distribusi bahan UN tahun ini Balitbang Kemdikbud menghabiskan biaya sebesar Rp.94.885.352.747 dari total Rp.120.457.937.603 yang dianggarkan dalam APBN. Artinya ada penghematan sebesar RpRp.25.572.584.856.
"Memang, Balitbang Kemdikbud menghemat sekitar Rp25,5 milyar. Tapi dalam pemantauan Seknas FITRA, penghematan ini terlau kecil dan hanya untuk mengelabui publik. Karena sebenarnya anggaran yang bisa dihemat itu minimal sebesar Rp.32.860.651.085," ungkap Uchok.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 779 Ribu Pelamar SNM PTN Berebut 140 Ribu Kursi
Redaktur : Tim Redaksi