JAKARTA - Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mengungkap temuannya tentang modus penyelewengan dana pendidikan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. FMGJ mencatat ada tujuh modus penyelewengan dana pendidikan melalui pengadaan sarana prasarana sekolah.
Ketua FMGJ, Heru Purnomo mengatakan, temuan mereka sejalan dengan temuan PPATK semester II 2012 yang menyebut DKI Jakarta (58,6 persen) sebagai daerah tertinggi dalam hal penyelewengan dana pendidikan. "Nah, hasil investigasi FMGJ, sedikitnya ada tujuh modus yang diduga sarat penyimpangan anggaran pendidikan ini di DKI Jakarta," kata Heru dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/1).
Tujuh modus yang terungkap itu merupakan hasil investigasi FMGJ selama 2011/2012. Sekretaris FMGJ, Fachrul Alam, menjelaskan, modus pertama adalah pengadaan sarana mebel yang tidak sesuai permintaan sekolah. Kedua, pengadaan mebel yang tidak sesuai kebutuhan sekolah. Ketiga, pengiriman buku ke sekolah-sekolah yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ruang perpustakaan.
"Misal perpustakaan sekolah mau roboh, tapi masih dikirim buku-buku dalaam kapasitas besar. Sehingga tidak bisa ditempatkan di perpustakaan dan masih terbungkus dalam kardus," jelas Fachrul.
Modus keempat adalah pengiriman barang dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Kelima, ada sekolah yang dalam dua tahun berturut-turut mendapat kiriman barang yang sama. Padahal, barang tahun sebelumnya belum dimanfaatkan.
Keenam, pengadaan laboratorium IPA dan Bahasa ke sekolah tidak disertai pelatihan penggunaan yang memadai, sehingga mubazir. Ketujuh, sekolah-sekolah yang ingin mendapat sarana/prasarana harus rajin "silaturahmi" ke Sudin Pendidikan wilayah kota. "Sebab, hanya sekolah yang sering "silaturahmi" yang sering dapat kiriman barang," kata Fachrul sambil melihatkan foto-foto mebel hasil temuan FMGJ.
Pengadaan sarana prasarana yang diduga sarat penyimpangan itu mulai dari lemari-lemari kaca, kursi, meja. Kemudian buku-buku dan peralatan laboratorium IPA dan Bahasa. Karena itu ke depan FMGJ berharap hal ini tidak terjadi lagi. Selain mubazir, penggunaan anggaran pendidikan juga tidak tepat sasaran.(Fat/jpnn)
Ketua FMGJ, Heru Purnomo mengatakan, temuan mereka sejalan dengan temuan PPATK semester II 2012 yang menyebut DKI Jakarta (58,6 persen) sebagai daerah tertinggi dalam hal penyelewengan dana pendidikan. "Nah, hasil investigasi FMGJ, sedikitnya ada tujuh modus yang diduga sarat penyimpangan anggaran pendidikan ini di DKI Jakarta," kata Heru dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/1).
Tujuh modus yang terungkap itu merupakan hasil investigasi FMGJ selama 2011/2012. Sekretaris FMGJ, Fachrul Alam, menjelaskan, modus pertama adalah pengadaan sarana mebel yang tidak sesuai permintaan sekolah. Kedua, pengadaan mebel yang tidak sesuai kebutuhan sekolah. Ketiga, pengiriman buku ke sekolah-sekolah yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ruang perpustakaan.
"Misal perpustakaan sekolah mau roboh, tapi masih dikirim buku-buku dalaam kapasitas besar. Sehingga tidak bisa ditempatkan di perpustakaan dan masih terbungkus dalam kardus," jelas Fachrul.
Modus keempat adalah pengiriman barang dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Kelima, ada sekolah yang dalam dua tahun berturut-turut mendapat kiriman barang yang sama. Padahal, barang tahun sebelumnya belum dimanfaatkan.
Keenam, pengadaan laboratorium IPA dan Bahasa ke sekolah tidak disertai pelatihan penggunaan yang memadai, sehingga mubazir. Ketujuh, sekolah-sekolah yang ingin mendapat sarana/prasarana harus rajin "silaturahmi" ke Sudin Pendidikan wilayah kota. "Sebab, hanya sekolah yang sering "silaturahmi" yang sering dapat kiriman barang," kata Fachrul sambil melihatkan foto-foto mebel hasil temuan FMGJ.
Pengadaan sarana prasarana yang diduga sarat penyimpangan itu mulai dari lemari-lemari kaca, kursi, meja. Kemudian buku-buku dan peralatan laboratorium IPA dan Bahasa. Karena itu ke depan FMGJ berharap hal ini tidak terjadi lagi. Selain mubazir, penggunaan anggaran pendidikan juga tidak tepat sasaran.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI: Guru Jangan Tergiur Angka Kredit Palsu
Redaktur : Tim Redaksi