Ketua MRPB, Vitalis Yumthe kepada koran ini mengatakan, pada pertemuan yang dilangsungkan, Rabu lalu disampaikan ke pejabat yang mewakili Menkumham agar mau menambah 20 kursi formasi CPNS. Bila ada formasi tambahan, diminta agar hasil penerimaan CPNS diumumkan dan dialihkan untuk formasi tahun 2013. Sehingga diminta, permintaan ini dapat dijawab untuk mencegah masyarakat bertindak lebih jauh terhadap aset-aset yang ada.
‘’MRP minta penambahkan formasi khusus untuk anak-anak asli dari Kabupaten Manokwari. Kalau tidak ada penambahan formasi, maka MRP minta penerimaan CPNS yang sudah diumumkan dibatalkan. Karena itu, diminta perhatian kepada Menkumham dan Men-PAN agar menghormati situasi Papua agar ada kebijakan untuk menyelamatkan fasilitas yang ada,’’ jelas Vitalis kepada RADAR SORONG (JPNN Group) via telepon selulernya.
Menurut Vitalis, pada pertemuan, pejabat Kemenkumham yang mewakili menteri menerima aspirasi masyarakat dan akan disampaikan ke menteri. ‘’Agar dapat dipertimbangkan dan dikonsultasikan dengan Men-PAN. Jadi, sikap masyarakat, palang belum bisa dibuka. Palang dibuka setelah ada kepastian tanggapan dari pemerintah terhadap opsi itu. Harus ada jawaban yang tegas dan tertulis,’’ tambah Vitalis.
Pertemuan untuk membahas permasalahan penerimaan CPNS Kemenkumham ini dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Ka BKD) Provinsi Papua Barat, Wakil Ketua MRPB, Anike Sabami, anggota DPRPB Obed Rumbruren dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Prov Papua Barat, Rosman Siregar, SH mengatakan, akibat pemalangan ini, aktifitas kerja di kantornya lumpuh total. Padahal, ada beberapa tugas penting yang harus dikerjakan.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur dan Bupati di Kalbar Diminta Patuhi Edaran Mendagri
Redaktur : Tim Redaksi