jpnn.com - TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah mengajukan usulan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panselnas CASN.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyetujui jumlah formasi CASN yang diajukan sebanyak 65 formasi CPNS 2024 dan 1.403 formasi PPPK 2024.
BACA JUGA: Ada Hal Lebih Penting dari Kenaikan Gaji PNS & PPPK, Ingat Nasib Honorer PR1
"Gubernur Kaltara telah menyetujui total usulan formasi untuk Pengadaan CASN 2024. Sebanyak 1.403 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 65 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi di Tanjung Selor, Bulungan, Jumat (2/2).
Yusuf menjelaskan setelah mendapat persetujuan Gubernur, pihaknya akan meneruskan usulan tersebut kepada BKN pada hari itu.
BACA JUGA: Perpres Gaji 2024: Take Home Pay Guru PPPK Menggiurkan Honorer & Fresh Graduate
Proses selanjutnya yakni menunggu persetujuan pusat mengenai jumlah formasi yang ditetapkan, serta jadwal tahapan seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024.
“Jadwal seleksi nantinya akan dikeluarkan oleh BKN, termasuk untuk juknis pelaksanaan.” Kata Yusuf.
BACA JUGA: Perincian Formasi CPNS 2024 & PPPK, Kabar Gembira untuk Honorer K2
Usulan Berdasar Database BKN
Diketahui, data resmi pemerintah, hingga akhir 2023 masih terdapat sekitar 2,3 juta honorer di database BKN.
Namun, ditengarai masih banyak juga honorer yang tercecer, yang belum masuk database BKN.
Nah, Yusuf memastikan bahwa usulan formasi PPPK 2024 Pemprov Kaltara yang diajukan ke pusat berdasar database honorer yang ada di BKN.
“Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” kata Yusuf.
Dikatakan juga bahwa disetujuinya usulan formasi PPPK 2024 tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Zainal dalam menyelesaikan masalah honorer dan tenaga kerja kontrak.
Semuanya diupayakan bisa terseleksi dan terangkat menjadi PPPK sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Apalagi usulan untuk posisi tersebut tak hanya sebatas tenaga kesehatan dan guru saja.
“Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita (Pemprov Kaltara) dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya, saja penilaian kinerja selama ini,” katanya.
Yusuf mengatakan Gubernur Kaltara juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Yusuf juga menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur Kaltara sejumlah 1.403 PPPK.
Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 sebanyak 3 orang, pada 2022 sebanyak 251 orang dan pada 2023 sebanyak 254 orang yang semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“PPPK ini selain program Pemerintah Pusat juga menjadi prioritas Gubernur sejak awal.”
“Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu