FORMASI dan APTI Tegas Menolak Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2020

Jumat, 20 November 2020 – 23:40 WIB
Petani Tembakau. Foto: Radar Madura

jpnn.com, JAKARTA - Forum masyarakat Industri rokok seluruh Indonesia (Formasi) dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) tegas menolak rencana kenaikan cukai tembakau pada 2021.

Alasannya, rencana kenaikan cukai tidak akan efektif menaikan penerimaan negara.

BACA JUGA: APTI: Cukai Rokok Naik, Serapan Tembakau ke Petani Rendah

Semakin cukai rokok naik, harga rokok menjadi semakin tinggi, penjualan rokok menjadi semakin susah.

Akhirnya yang laku di pasaran adalah rokok-rokok illegal yang tidak menggunakan label cukai. Akibatnya penerimaan negara dari sisi cukai juga akan menurun drastis.

BACA JUGA: Dicibir Warganet Gegara Terima Cinta Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny Bilang Begini

“Seluruh anggota Formasi, merasa berat jika tarif cukai naik. Kenaikan tarif cukai tidak akan efektif terhadap penerimaan negara. Sebab selama ini peredaran rokok ilegal semakin marak. Kalau tarif cukai naik, ini malah memberi rongga kepada pelaku ilegal untuk giat produksi,” papar  Sekjen Formasi JP Suhardjo.

Menurut Suhardjo, pemerintah harus mempertimbangkan perlindungan kepada pabrikan menengah kecil sebelum mengeluarkan kebijakan. Jika ada pertimbangan target penerimaan negara, pihaknya tidak memungkiri hal itu. Namun tentu sasarannya bukan rokok saja, ada bidang lain yang bisa dikelola.

BACA JUGA: PT PP Tirta Riau Gelar Groundbreaking Ceremony SPAM Lintas Kota Pekanbaru & Kabupaten Kampar

Saat ini anggota Formasi mencapai sekitar 60–70 pabrikan dan jumlah buruhnya lebih dari 30 ribu orang.

Seharusnya para pabrik rokok yang tetap mempekerjakan para buruhnya diberikan perlindungan. Bukan malah dimatikan lewat kenaikan tarif cukai rokok yang besar setiap tahunnya.

“Kenaikan tarif cukai memberatkan industri, rokok.  Karena itu, Idealnya tarif cukai tetap, itu lebih baik. Tidak dinaikan. Apalagi karena ini masa COVID, semua kena pengaruhnya. Semua sektor lesu.  Kalau tarif cukai naik, saya tidak tahu lagi, bisa semakin banyak yang gulung tikar,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Suryana dan Sahminudin. Menurut Suryana, kenaikan cukai rokok akan menekan industri rokok.

Jumlah produksi dan penjualan rokok akan menurun karena harga rokok akan naik. Peredaran rokok illegal akan naik.

Otomatis, industri rokok juga akan menekan pembelian tembakau dari para petani tembakau. Petani tembakau semakin dirugikan.

“Kalau pemerintah berencana menaikan cukai rokok  sampai dua dijit untuk memperbesar penerimaan negara dari cukai, itu salah. Apa artinya cukai rokok naik, harga rokok naik. Tapi penjualan menurun. Pendapatan negara tetap turun.Ini yang harus diperhatikan oleh Ibu menteri dan para pejabat di kementrian keuangan,” papar Ketua APTI Jawa Barat, Suryana.

Sementara Ketua APTI NTB  Sahminudin menyampaikan, organisasinya pada Senin lalu mengadakan aksi penolakan rencana kenaikan cukai, di depan Istana Presiden.

Tiga orang perwakilan APTI diterima oleh Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Dalam pertemuan tersebut disampaikan, pemerintah akan menaikan cukai rokok setelah Pilkada serentak pada Desember.

Cukai rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT), tidak dinaikan. Sekiranya dinaikan, naiknya sangat minimal. Sementara rokok non-SKT akan dinaikan sebesar 19 persen.

“Kebijakan tersebut tidak akan menolong petani. Petani  tembakau tetap rugi. Sebab, SKT itu pemakaian tembakaunya sangat rendah. Produksi rokok SKT itu hanya sekitar 18 persen dari jumlah rokok yang diproduksi di tanah air. Selebihnya rokok sigaret kretek mesin regular (SKMR) sekitar 44 persen. SKM light 32 persen. Sisanya rokok sigaret  putih mesin atau SPM,” papar Sahminudin.

Karena itu, Suryana dan Sahminudin berharap pemerintah lebih peduli pada penderitaan petani tembakau dan buruh industri rokok. Kenaikan cukai pada 2019 lalu menyebabkan pembelian tembakau menurun drastis.

"Itu saja sudah membuat petani tembakau menderita. Jika 2021 cukai rokok kembali dinaikan, akan semakin banyak tembakau petani tidak laku terjual. Kami mohon perhatian Presiden, Menteri keuangan juga Gubernur NTB Bapak Zulkifelimansyah. Agar memperhatikan petani tembakau," harap Sahminudin.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler