jpnn.com - JAKARTA - Desakan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly agar mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VII Bandung, Jawa Barat mulai bermunculan.
Kali ini datang dari Forum Silaturahmi Kader Ka'bah mendukung langkah konstitusional Yasonna terhadap persoalan PPP.
BACA JUGA: Akankah Jenazah Panji Hilmansyah Diotopsi?
Koordinator Formasi Ka'bah, Hari mengatakan segenap kader dan simpatisan PPP mendukung penuh langkah Yasonna. Pihaknya tegas menolak disahkannya hasil kegiatan serupa yakni Muktamar PPP di Jakarta.
"Karena tidak sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Perundang-undangan," ujar Hari, Selasa (19/1), di Jakarta.
BACA JUGA: Kata Fahri Hamzah, Aparat Kerja Hanya Tergantung Amplop
Menurut Hari, putusan perdata Mahkamah Agung (MA) atas perkara PPP jauh dari fakta dan kebenaran. Karenanya, tegas dia, tidak wajib untuk dilaksanakan.
Maka dari itu, pihaknya mendukung penuh Menkumham untuk mensahkan kembali DPP PPP hasil muktamar VII di Bandung.
BACA JUGA: Jaksa Agung Belum Menyerah Garap Setya Novanto
"Terakhir itu upaya islah merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian persoalan PPP. Ini lima poin yang kami aspirakan semoga Menkumham mendengar dan menghidupkan kembali SK Muktamar PPP Bandung," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan KPK Siap Klarifikasi Protes Fahri Hamzah
Redaktur : Tim Redaksi