jpnn.com, JAKARTA - Kumpulan guru besar dan akademisi se-Indonesia Forum 2045 meminta pemerintah yang akan terpilih pada Pemilu 2024 menata pembangunan kedaulatan pangan dengan menyentuh semua aspek secara seimbang.
Ketua Forum 2045 Dr. Untoro Hariadi mengatakan strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik sangat penting untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.
BACA JUGA: Para Profesor Forum 2045 Sepakat Luruskan Jalan Bernegara
Di sisi lain, bisa menghindarkan Indonesia dari risiko krisis pangan yang kini menghantui dunia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Untoro sebagai catatan atas hasil Seminar Nasional bertajuk ”Dialog Kedaulatan Pangan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB), Malang, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Cara Kementan Mendukung Kedaulatan Pangan
"Indonesia perlu menyinergikan pembangunan sumber daya manusia, tata ruang, dan infrastruktur pangan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya tentu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para cendekiawan," ungkap Dr. Untoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (14/4).
Untoro menjelaskan strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik juga tepat untuk menyempurnakan keterbatasan proyek food estate, yang akhir-akhir ini menuai kritik dari berbagai kalangan.
Forum 2045 pun berencana untuk menyampaikan rumusan gagasan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.
Sebab, cendekiawan sebagai bagian dari publik, merupakan mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan sektor pangan.
"Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), 59 tahun lalu, mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak. Sebab, hidup dan mati sebuah bangsa tergantung pada ketahanan pangan yang dimilikinya,” lanjutnya.
Seminar yang menghadirkan pembicara Prof. Dr. Ali Agus (UGM), Prof. Dr. Soetriono (UNEJ) dan Dr. Amin Subekti (Strategic Policy Institute) itu berhasil memantik diskusi yang mendalam dengan ratusan peserta yang hadir.
Beberapa kesepahaman yang muncul dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan lumbung pangan lokal, perlunya pengendalian kebijakan impor pangan agar tidak merugikan petani dan konsumen serta perlunya mendorong mahasiswa pertanian agar mulai mengambil peran dalam proses produksi hingga marketing pangan.
Dekan Fakultas Pertanian UB Prof. Dr. Mangku Purnomo menyatakan pemangku kepentingan sektor pangan perlu mencanangkan sebuah gerakan nasional kedaulatan pangan yang ditopang oleh kemampuan kontributif dari seluruh fakultas pertanian yang ada di Indonesia.
"Kami akan mencoba melakukan perubahan mendasar pada visi fakultas pertanian supaya benar-benar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Indonesia memerlukan perubahan untuk menjadikan pangan kita memimpin di negara sendiri dan kemudian memimpin di dunia,” pungkas Prof Purnomo. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul