jpnn.com, JAKARTA - Kelompok guru besar dan akademisi yang tergabung dalam Forum 2045 sepakat untuk memberikan kontribusi dalam meluruskan jalan bernegara agar menghadirkan keadilan bagi segenap warga masyarakat.
Para ’begawan’ itu menilai berbagai situasi bangsa yang kurang menggembirakan akhir-akhir ini seperti penurunan indeks demokrasi dan peningkatan angka ketimpangan sosial ekonomi hendaknya menjadi peringatan yang mendorong langkah korektif bersama.
BACA JUGA: Forum 2045 Usulkan Orde Kolaborasi untuk Perbaikan Hidup Rakyat
Koordinator Forum 2045 Dr. Untoro Hariadi menyatakan salah satu langkah bersama yang perlu dilakukan mendapatkan dukungan publik ialah penguatan demokrasi.
Sebab, lanjutnya, dalam pengertian demokrasi terkandung ikhtiar untuk mewujudkan manusia yang bermartabat.
BACA JUGA: Isu Pemilu 2024 Menyerap Energi Bangsa, Forum 2045: Akademisi Harus Bersatu
Menurutnya, ntuk menguatkan demokrasi diperlukan trust atau kepercayaan terhadap inisiatif-inisiatif untuk menghadirkan perubahan kehidupan bangsa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Untoro Hariadi seusai seminar bertajuk ”Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan” yang diselenggarkan di University Club UGM, Yogyakarta (20/3)
”Kami memandang bahwa problem-problem aktual sekaligus berbagai gagasan untuk mengatasinya perlu didiskusikan secara kontinyu. Kami berharap, kegiatan semacam ini memberikan sumbangsih pemikiran kalangan ilmuwan yang dapat memicu penyusunan peta jalan bersama untuk membawa bangsa mencapai keadilan dan kemakmuran seperti yang dicita-citakan konstitusi," kata Untoro dalam keterangannya, Rabu (22/3).
Pakar hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Ni’matul Huda dalam paparannya menyatakan penguatan demokrasi merupakan agenda yang harus dijalankan dengan beberapa prinsip utama.
Dia menjelaskan prinsip utama itu ialah menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, dan menguatkan landasan demokrasi elektoral.
"Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua. Demokrasi harus mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara. Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong terciptanya kemajuan ekonomi yang berkeadilan," kata Ni’matul Huda.
Sementara itu, co-founder Strategic Policy Institute Dr. Amin Subekti menjelaskan kemajuan ekonomi yang berkeadilan yang mampu memperkecil ketimpangan dalam distribusi kue pembangunan merupakan salah satu prasayarat terwujudnya keadilan sosial.
"Perubahan untuk menghadirkan perubahan sosial memerlukan demokrasi yang sehat, pemerataan ekonomi dan keguyuban masyarakat. Di bawahnya, kita perlu kolaborasi yang membawa semangat meritokrasi," tutur Amin Subekti.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra