jpnn.com, MEDAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Kota Medan, Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap soal adanya politik dinasti yang terjadi di rezim pemerintahan sekarang.
Forum yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan itu secara tegas menolak dan mengecam politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: BEM Surabaya Protes Keras Putusan MK dan Politik Dinasti Jokowi
Hal itu disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Kota Medan Ridho Fahrezy seusai diskusi publik bertema 'Lawan Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi' yang digelar Forum Cipayung Kota Medan.
Ridho menilai Presiden Jokowi secara nyata mempertontonkan politik dinasti dengan menyetujui putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
BACA JUGA: BEM ISI Yogyakarta Tolak Dinasti Politik & Desak Anwar Usman Mundur Dari Hakim MK
"Isu yang kami angkat hari ini adalah terkait politik dinasti. Kami bersepakat tadi dari hasil diskusi, kami ingin lawan politik dinasti dan selamatkan demokrasi. Hari ini sudah sampai tingkat nasional yang sangat vulgar dan sangat prihatin kami melihatnya," ujar Ridho dalam siaran persnya, Rabu (22/11).
Forum Cipayung Kota Medan menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menggunakan jabatannya sebagai pucuk pemerintahan tertinggi negara untuk meloloskan anaknya menjadi cawapres.
BACA JUGA: Dinasti Nusantara Yakin Ganjar Mampu Merawat Kearifan Adat dan Budaya
Ridho menyebut Presiden Jokowi secara terang-terangan telah memanfaatkan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin mantan Ketua MK Anwar Usman atau iparnya sendiri untuk mengintervensi aturan terkait batas minimal usia cawapres.
Dia menjelaskan bahwa seluruh rakyat, khususnya generasi milenial sangat dibolehkan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai proses pendewasaan berdemokrasi.
Namun, Forum Cipayung Kota Medan mengecam keras pemanfaatan instrumen negara oleh Presiden Jokowi, dalam hal ini adalah MK sebagai lembaga eksekutif untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.
"Kami tidak salahkan bahwa ada keinginan dalam keluarga untuk melanjutkan generasi berikutnya untuk ke dalam politik atau mengisi posisi strategis. Namun, yang kami hari ini sayangkan ketika hadirnya politik dinasti tanpa jeda yang melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang hari ini melibatkan unsur keluarga, saudara, kerabat sehingga tidak ada yang fair untuk berkompetisi," beber Ridho.
Majunya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pun disebut-sebut sebagai cara Presiden Jokowi dalam melanggengkan kekuasannya setelah dua periode menjadi Presiden RI.
Forum Cipayung Kota Medan yang menjadi wadah mahasiswa HMI, GMNI dan PMKRI Kota Medan pun dengan tegas menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menabrak konstitusi dengan tindakan nepotisme.
"Kami dapat simpulkan bahwa politik dinasti ini menjadi ladang ataupun menjadi suatu hal yang ke depannya akan melanggengkan, akan melancarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Ridho.
Penolakan turut disuarakan Surya Dermawan Nasution selaku Ketua GMNI Kota Medan yang ikut menyatakan sikap pengecamannya terhadap politik dinasti yang terjadi saat ini.
Dia menyampaikan rezim pemerintahan sekarang telah memperlihatkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tentang praktik politik dinasti. Hal itu pun dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib demokrasi bangsa Indonesia ke depan.
"Berangkat dari keresahan kami kelompok Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," ungkap Surya. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Mahasiswa Gelar Mimbar Bebas Untuk Kritik Jokowi dan Tolak Dinasti Politik
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan