jpnn.com, SURABAYA - Ribuan anak muda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiwa Jawa Timur Bersama Masyarakat Selamatkan Demokrasi, menggelar mimbar bebas di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
Mimbar bebas digelar sebagai bentuk kecaman dan penolakan mahasiwa beserta masyarakat atas adanya praktik politik dinasti dan nepotisme yang secara gamblang dipertontonkan di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Seruan di Spanduk Mahasiswa UKI & Mpu Tantular: Saatnya Melawan Politik Dinasti
Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Abi Naga Parawansa menyampaikan kekecewaan mereka dan masyarakat terhadap dua periode kepemimpinan Jokowi.
“Sudah dua periode ini Jokowi menduduki jabatan itu, tetapi banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan di era Jokowi yang tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan makin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (17/11).
BACA JUGA: BEM UIN Semarang Tolak Putusan MK dan Politik Dinasti Jokowi
Abi mengatakan hal itu dapat dirasakan setelah ramai isu tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian sekarang muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023.
"Peristiwa ini makin membuat masyarakat bingung dan terheran-heran dengan yang terjadi di dalam tubuh pemerintah,” kata Abi.
BACA JUGA: Mimbar Bebas Mahasiswa dan Masyarakat Jatim Sepakat Tolak Dinasti dan Pelanggar HAM
Abi menjelaskan putusan MK tersebut memiliki banyak konflik kepentingan antara Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman, yang dinilai telah menggelar karpet merah untuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.
Kredibilitas MK sebagai lembaga tinggi negara pun patut dipertanyakan lantaran dalam prosesnya hingga diputuskannya putusan tersebut dipenuhi dengan kejanggalan demi kejanggalan.
“Dalam putusan MK, menyatakan bahwa seorang warga negara berusia di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres dengan catatan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pilkada," kata dia.
Dia menyebut putusan tersebut mengandung banyak kejanggalan, mulai dari inkonsistensi sikap MK dalam memutuskan pasal-pasal yang bersifat open legal policy, legal standing pemohon yang lemah, hingga terlibatnya Anwar Usman terhadap conflict of interest dalam perkara terkait.
"Kejanggalan-kejanggalan itu kian membuat putusan ini sarat akan banyak kepentingan politis,” ungkap Abi.
Tak hanya menyoal politik dinasti, mimbar bebas dari ribuan Aliansi Mahasiswa Jawa Timur dan masyarakat juga turut menyoroti janji penuntasan perkara Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang pernah dijanjikan Jokowi pada periode awal kepemimpinannya.
Pasalnaya hingga 9 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, mahasiswa dan masyarakat menyebutkan bahwa Jokowi tidak bersungguh-sungguh dalam menunaikan janjinya untuk menuntaskan catatan kelam pelanggaran HAM yang menjadi kewajiban pemerintah.
“Sejak 2014 janji penuntasan HAM pernah dijajakan dan menjadi bahan primadona materi kampanye. Secercah asa itu sempat muncul di awal pencalonan Presiden Jokowi dalam visi, misi, dan agenda prioritas. Namun program nawacita tersebut kini menjadi sebuah duka cita,” ujar Abi.
Abi pun menyebutkan bahwa Jokowi tetap memiliki utang dan tanggung jawab hingga akhir masa jabatannya untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang pernah dia janjikan kepada ratusan juta rakyat Indonesia.
Abi bersama mahasiswa lainnya yang satu barisan bersama masyarakat secara tegas menyatakan kemuakannya atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap telah melegalkan nepotisme dan dinasti politik, mencederai demokrasi dan melukai semangat reformasi.
“Dalam momentum Mimbar Bebas Mahasiswa bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi ini, kami menyatakan bahwa kami muak terhadap kepemimpinan rezim Presiden Joko Widodo atas nepotisme, perusak demokrasi, pelanggar konstitusi, pelayan oligarki, penggadai negeri dengan dalih investasi dan pemimpin yang mati rasa akan hak asasi manusia," pungkas dia. (cuy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... BEM Unusia Sampaikan Empat Sikap Menolak Dinasti Politik Jokowi
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan